Anies Diminta Pilih Kadis Kesehatan Dari Internal

RMOL.Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta teliti menempatkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI baru.


"Kadis Kesehatan harus bersih dari tindakan koruptif karena sangat merugikan institusi dan memperburuk pelayanan," kata Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy melalui keterangan elektronianya, Rabu (19/9).

Sulhy menyatakan, kriteria Kadinkes harus yang benar-benar memahami dunia kesehatan, sehingga tidak terlalu ikut campur dalam pengadaan alkes atau non alkes.

Menurut Sulhy, Kadinkes harus memposisikan sebagai pengarah dan penanggung jawab atas semua program kedinasan. Sebab, jika terlibat secara terang-terangan mengatur pengadaan tidak akan fokus dengan pelayanan kesehatan warga ibukota.

"Kadinkes harus bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Yang penting, harus berani kembalikan Dinkes DKI sebagai pelayan kesehatan warga,” ujar Sulhy.

Dia menyarankan, Gubernur Anies mengangkat Kadinkes dari lingkungan internal karena memahami persoalan.

Tentu, harus punya visi membangun menjadikan Dinkes modern, maju, dan kredibel. Siapa calonnya? Itu kewenangan Pak Anies. Saya kan hanya menyarankan,” ucapnya. Saya berharap, gubernur tak angkat Kadinkes dari luar,” tambah Sulhy.

Lalu, dia mencontohkan, buruknya kerja mantan Kadinkes DKI, Koesmedi. Yakni, kegagalan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya merupakan tanggung jawab Koesmedi selaku Kadinkes DKI.

"Kegagalan ini merupakan tanggung jawab Koesmedi selaku kepala dinas. Pembangunan puskesmas bermasalah dan adanya dugaan monopoli pengadaan Alkes,” ungkapnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, salah satu di antaranya force mejeure. "Tapi yang harus juga dipahami, adalah ada kriteria force mejeure yang harus dipatuhi. Contohnya, ada pernyataan force mejeure dari instansi yang berwenang dan ada bukti force mejeure,” pungkasnya.(dod)