Mendagri Ancam Copot Gubernur Pelanggar Prokes, Ahli Hukum: Jangan Sok Berkuasa

Tito Karnavian/Net
Tito Karnavian/Net

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi agar para kepala daerah serius menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 di daerah masing-masing.


Aturan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu kemarin (18/11), berisi enam poin yang salah satunya berisi ancaman mencopot kepala daerah yang melanggar aturan.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Kemendagri tidak bisa sembarangan dalam memberhentikan kepala daerah. 

"Memberhentikan kepala daerah atau Gubernur itu tidak bisa sembarangan baik oleh Presiden maupun Mendagri," ujar Fickar kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (19/11). 

Fickar menegaskan bahwa di era demokrasi, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan bukan diangkat Presiden atau Mendagri. Karena itu pemberhentian kepala daerah tidak bisa sembarangan.

Lebih lanjut Fickar menjelaskan, dalam memberhentikan, terlebih dahulu harus ada pelanggaran hukum berat yang dilanggar atau dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.  

"Demikian juga dengan pemberhentian Gubernur, Mendagri tidak bisa sok kuasa sebab ada syarat dan tahap yang harus ditempuh," tegas Fickar.

"Pada zaman demokrasi ini tidak boleh sembarangan, karena bisa-bisa rakyat marah," pungkasnya.

Adapun aturan ini dikeluarkan seiring dengan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasinya terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan beberapa waktu lalu di Petamburan  Jakarta Pusat.[]