Kalau Berkaca Pada UU, Hanya Presiden Yang Bisa Perintahkan TNI Copot Baliho Habib Rizieq

Presiden Joko Widodo/Net
Presiden Joko Widodo/Net

Pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mencopot baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab disinyalir merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo.


Hal itu disampaikan Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, menanggapi pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq.

"Tugas TNI yang diatur dalam UU 34/2004 ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya Presiden," ujar Munarman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Kemudian, pada Pasal 7 Ayat 3 dalam UU yang sama disebutkan, OMSP dilaksanakan berdasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

"Nah, rakyat tentu tahu, pencopotan baliho dan pengerahan pasukan (TNI) ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, dimana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara," ujar Munarman.

Rakyat pun, sambung Munarman, juga sudah paham yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah sorang Presiden.

"Artinya kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan," sebutnya.

"Itu artinya, kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI," pungkasnya. []