Perda Covid-19 Resmi Diberlakukan, Masyarakat Tolak Vaksin Didenda Rp 5 Juta

Vaksin Covid-19/Net
Vaksin Covid-19/Net

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Ibukota resmi diberlakukan.


Perda yang diketuk DPRD DKI pada 19 Oktober lalu itu, ditandatangani dan ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 November kemarin. 

Adapun perda ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Ibukota.

Perda yang berisikan 11 bab dengan 35 pasal ini mengatur sejumlah. Diantaranya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi, hingga sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Disebutkan pada bab 10 pasal 29 dalam perda tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan tes PCR atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000 ," sambung pasal 30.

Jika tidak ada aral melintang, Vaksinasi Covid-19 di tanah air akan segera dimulai pada bulan Desember mendatang.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan tim yang akan bertugas dalam menyalurkan vaksin. 

"Kita pastikan dulu vaksin itu ada, tentu ada tahapannya," kata Riza Patria beberapa waktu lalu.[]