Ketegasan TNI Bersihkan Baliho Habib Rizieq Didukung Forkoma PMKRI

Pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab/Ist
Pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab/Ist

Ketegasan prajurit TNI Kodim 0503 Jakarta Barat bersama Polri menurunkan spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieg Shihab atau HRS yang terpasang di kawasan Petamburan-Slipi, Jakarta Barat panen apresiasi.


Salah satunya disampaikanKetua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) Hermawi Taslim.

Taslim menilai,  pencopotan spanduk dan baliho bergambar Habin Rizieq Shihab sudah sesuai dengan tupoksi TNI sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara nasional Indonesia (TNI).  

Spanduk dan baliho yang dicopot antara lain bertuliskan "Ayo Revolusi Akhlaq."

“Kami menyampaikan penghargaan dan sekaligus dukungan kepada TNI yang bersikap tegas menvopoti baliho dan spanduk HRS," kata Taslim melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Forkoma PMKRI berpandangan spanduk dan baliho yang terpasang bernada hasutan, fitnah dan rongrongan terhadap kewibawaan pemerintah yang sah. 

"Pembersihan baliho sesuai tupoksi TNI yang telah diatur dalam UU TNI yakni operasi militer non perang," kata Taslim yang juga Eksponen Forum Komunikasi Cipayung.

Taslim mengungkapkan,  penurunan spanduk dan baliho tidak boleh dilihat dari aspek fisik saja, tapi harus lebih substantif sebagai upaya yang nyata dan terencana memecah belah kesatuan bangsa, merusak sendi-sendi bernegara dan bersifat provokatif.

"Forkoma PMKRI menyatakan dukungan atas tindakan tegas TNI ini untuk memastikan terciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang damai, aman dan harmonis," kata Taslim.

Taslim yang juga Wakil Ketua Umum DPP Persaudaraan Penasehat Hukum Indonesia Pergerakan (Peradi Pergerakan) ini kemudian mengutip UU TNI yang sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok yang harus diemban setiap prajurit. 

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Secara spesifik, advokat senior ini menunjuk pasal 7 ayat (2) UU TNI 2004, yang memuat tugas pokok TNI itu yang dilakukan dengan:
a. Operasi militer untuk perang.
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 
1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3) Mengatasi aksi terorisme.
4) Mengamankan wilayah perbatasan.
5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6) Melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia sesuai dengan kebijakan  politik luar negeri.
7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10) Membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11) Membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat    kepala  negara dan  perwakilan pemerintah asing  yang  sedang  berada  di Indonesia.
12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam,  pengungsian,  dan  pemberian bantuan kemanusiaan.
13) Membantu  pencarian  dan  pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
14) Membantu pemerintah  dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. 

Taslim mengungkapkan, sebenarnya, narasi provokatif dan perlawanan terhadap pemerintah yang sah ataupun melawan ideologi negara sudah menjadi alasan strategis negara mengambil tindakan keras terhadap ormas tersebut. 

“Sesuai UU TNI, diharapkan tidak hanya berhenti pada pencopotan baliho atau spanduk saja, tetapi pemerintah dan TNI harus mengambil tindakan tegas terhadap Rizieq Shihab dan organisasinya. Tantangannya adalah, Rizieq Shihab tidak berdiri sendiri karena banyak elit politik Indonesia memanfaatkannya. Ini sebenarnya menjadi momentum bagi negara untuk mengembalikan kewibawaannya tidak hanya kewibawaan pemerintah tetapi juga kewibaan negara,” tutup Taslim.[]