IPW Sarankan FPI Tak Pasang Baliho, Tapi Ikut Pilpres 2024

Pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab/Net
Pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab/Net

Jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di seluruh wilayah Indonesia.


"Jangan kasih kendor! TNI harus menghabisi gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar-akarnya," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11).

IPW melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua  baliho Habib Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

 Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Habib Rizieq mengajak secars provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia. Kedua, Habib Rizieq juga mengajak "pemegalan kepala".

"Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI. Ucapan Habib Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini," kata Neta.

Dari pandangan Neta, Habib Rizieq dan pengikutnya sudah semau gue terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho dimana-mana tanpa izin.

"Bahkan polisi dan Satpol PP tidak berani menindaknya," kata Neta.

Neta melihat kondisi tersebut sangat ironis. Menurutnya, seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak searogan Habib Rizieq, dengan menebar baliho tanpa izin dimana'mana, di seluruh negeri.

Ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebut. 

Sebab negeri ini bukan hanya milik Habib Rizieq semata tapi milik segenap rakyat. Jadi jangan biarkan Habib Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa-siapa dan bukan pendiri negeri ini.

Neta menuturkan, tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti Satpol PP dan polri tidak bergerak mengendalikan situasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. 

Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Habib Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikap-sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI. 

"Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI," kata Neta.

IPW menilai, perintah Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. 

IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya. Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. 

"Jadi apa yang dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya," kata Neta.

Neta mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini. 

Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. 

"Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan "memenggal kepala", TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada Polri," saran Neta. 

IPW menambahkan, jika Habib Rizieq dan FPI ingin berkuasa di negeri ini. FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. 

"Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Habib Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecah belah umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan," tutup Neta.[]