Ada Anasir Jahat di Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo/Ist
Presiden Joko Widodo/Ist

DUNIA medsos Indonesia tak pernah sepi mengunggah berita ketimpangan-ketimpangan kebijakan atau langkah keputusan yang terjadi di seputar Pemerintahan Jokowi.


Bicara ketimpangan artinya atmosfir negatif yang terbangun dari munculnya tindakan yang tidak simpatik dimata publik atau rakyat secara umum. 

Tidak jelas mengapa tim di kabinet serta istana acapkali terkesan tak siap dalam argumentatif atas pernyataan atau rencana kebijakan yang disampaikannya ke publik. 

Juga sering ditemukan tanggapan yang ngawur atas suatu peristiwa yang muncul ke permukaan masyarakat. 

Pengumuman rencana pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai atas komoditas sembako, misalnya, meskipun mungkin dibatalkan atau malah dibantah tetapi dimata dan hati rakyat tetap membekas adanya upaya menambah beban pengeluaran mereka. Ini terasa sangat tidak berperasaan dan tentu bisa dirasa kejam atau jahat sekali.

Ada banyak catatan yang tidak simpatik selain contoh diatas, penempatan komisaris atas dasar selera penguasa ditengah maraknya kerugian besar-besaran yang diderita BUMN juga terasa janggal sekali dan jahat karena tak menunjukan urgensinya penempatan itu.

Gambaran ketidak adilan juga ditemukan dibanyak keputusan atau langkah politik yang represif di kalangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah. 

Dan menjadi lebih parah ketika serangan kekerasan menelan korban enam laskar FPI yang apapun alasannya telah mencitrakan suatu tindakan mewakili kekuasaan yang sangat jahat.

Polemik terus berlangsung dan suara kebenaran publik selalu unggul menunjukkan kecenderung jahatnya perilaku verbal Jubir Presiden manakala menyikapi timbulnya pernyataan pemerintah yang keliru. 

Ironisnya malah selain memberi kesan bodoh juga emosional ganas dalam membalas sebuah sindirian atau kritikan. 

Kasus tes wawasan kebangsaan alias TWK di KPK dengan berbagai dalih yang disampaikan penguasa adalah bukti lain betapa tiadanya hati nurani terhadap negeri sendiri yang tengah berjuang membersihkan ladang pembangunan dari perbuatan keji para pengkorosi keuangan negara, bahkan seakan kejahatan itu bukanlah hal yang istimewa. Citra ini lebih jahat daripada pelaku kejahatan itu sendiri. 

Meskipun para pelaku atau pengambil kebijakan yang tidak simpatik bahkan jahat itu adalah bawahan Presiden Jokowi, namun tentu yang dipahami rakyat adalah semua itu dibawah kendali dan sepengetahuan presiden. 

Itu adalah suatu fakta tak terelakan. Sangat wajar bila bisa menerima pujian maka cibiran juga bagian didalamnya. 

Dan bila tidak ada kontra tindakan yang elegan serta menunjukan kesungguhan kemampuan mengatasi masalah ini, maka kegelisahan dan ketidak percayaan masyarakat akan terus bertumbuh meluas dan pada saatnya memuncak di pangkuan Ibu Pertiwi ini. 

Dalam konteks ini apabila Presiden Jokowi tidak memiliki kewibawaan besar maka petualangan para anasir-anasir jahat di pemerintahannya tidak mungkin tercegahkan dan kerusakan yang ditimbulkannya langsung atau tidak langsung adalah noda buruk di pundak pribadi Jokowi sendiri. 

Dan itulah catatan yang sedang mengalir tertulis tak hentinya tentang keserakahan harta, tahta, ketimpangan ekopolsos, perintah sebaran kabar kebohongan dan kebencian oleh tim buzzer, dan paling pahit ketidak adilan bukan hanya di dunia medsos semata, tapi dunia nyata kehidupan batin rakyat yang hidup dari hari ke harinya. 

Dengan dilingkari anasir-anasir jahat semacam itu maka Jokowi sangat rentan menjadi penanggung jawab tunggal atas tragedi bangsa ini bila aliran semacam itu terus mengalir hingga titik kebenaran dan keadilan itu tiba dalam misteri waktunya.[]

Adian Radiatus

Pemerhati masalah sosial dan politik