Agenda Menumpuk, DPRD Kebut Pembahasan APBD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri/Net
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri/Net

DPRD akan segera menindaklanjuti usulan Raperda APBD DKI Perubahan 2021 yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (14/10).


Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menuturkan, pembahasan diawali melalui pelaksanaan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan pada Selasa mendatang (19/10). 

Selanjutnya pembahasan komisi-komisi bersama SKPD mitra kerja untuk mengkaji materi Raperda APBD Perubahan 2021 dilakukan pada Kamis (21/10). 

Sedangkan, Pelaksanaan Banggar (Badan Anggaran) bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) perumusan Raperda APBD Perubahan 2021 sekaligus penelitian akhir akan dilakukan pada 22 Oktober.

“Jadi paripurna APBD Perubahan 2021 akan dilakukan pada Senin 25 Oktober 2021,” kata Misan seperti dikutip redaksi.

Selain pembahasan APBD Perubahan 2021, penyesuaian terhadap pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 akan dimulai pada 27-29 Oktober 2021. 

Sedangkan, pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 di tingkat Banggar bersama TAPD akan dilakukan pada satu hingga tiga November 2021 dan Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta 2022.

“Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan) dan penelitian akhir KUA-PPAS APBD 2022 juga Insya Allah akan kita lakukan di waktu yang sama di tanggal tiga Novembernya. MoU rencana kita lakukan di tanggal sembilan (November) bersama Gubernur,” kata Misan.

Terakhir, untuk pembahasan materi Raperda APBD tahun 2022 akan diawali dengan pidato gubernur pada 9 November bersamaan dengan MoU KUA-PPAS APBD 2022.

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi 10 November, pembahasan dan pendalaman komisi-komisi 11-13 November, penyampaian catatan komisi-komisi dalam rapat Banggar bersama TAPD 15-16 November serta penelitian akhir APBD Provinsi DKI Jakarta 2022 rencananya akan dilakukan 17 November.

“Kita targetkan paripurna APBD DKI 2022 juga sudah bisa disahkan 24 November 2021, sehingga ada waktu seminggu untuk mendapat proses evaluasi dari Kemendagri,” demikian Misan. []