Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Waras Hukum (Arwah) akan menggeruduk Mabes Polri dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Kepala Sekretariat Presiden (Kesetpres) Heru Budi Hartono diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cengkareng.
- BPK Belum Bisa Audit, KPK Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyelidikan Formula E
- KPK: Penyelidikan Formula E Dipastikan Masih Berjalan
- Heru Budi Tak Tahu Menahu soal Dugaan Korupsi Bansos 2020
Baca Juga
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Arwah, Usman Pelu. Usman mengatakan, sekitar 50 orang dari Arwah akan menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri dan KPK pada Rabu (12/10) sekitar pukul 09.00-17.00 WIB.
"Usut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015-2016 yang melibatkan Heru Budi Hartono mantan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)" ujar Usman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/10).
Usman meminta Polri maupun KPK memanggil dan memeriksa Heru dalam kasus yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Usman menduga, Heru menerima fee dari pihak penjual atau pemilik lahan tanah Cengkareng sebesar Rp 30 miliar.
"Segera tetapkan status hukum Heru Budi Hartono, karena diduga merugikan uang negara senilai Rp 600 miliar," pungkas Usman.[]
- Usai Obok-obok 6 Ruang DPRD DKI, KPK Diminta Umumkan Tersangkanya
- FPPJ: Dugaan Korupsi Lahan Pulogebang Nodai Raihan WTP 5 Tahun Berturut-turut
- KPK akan Panggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Usai Penggeledahan
