Anak Buah Anies Ancam Sanksi Perusahaan yang Bayar THR Dicicil

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah/Net
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah/Net

Perusahaan yang ada di DKI Jakarta diingatkan agar membayar tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya secara penuh alias tidak dicicil.


Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang mencicil THR.

"Pastinya kita akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada," kata Andri seperti dikutip redaksi, Rabu (14/4).

Meski demikian, Andri Yansyah belum merincikan bentuk sanksi terhadap perusahaan yang mengangsur THR.

Menurut anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, THR merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Pasalnya, jika terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar secara penuh THR akibat pandemi Covid-19, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengarahkan untuk dilakukan perundingan Bipartit terlebih dahulu. 

Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. 

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Sebelumnya diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk Tahun 2021.[]