Ancaman Hukumannya di Atas 5 Tahun,  KPI Mendorong Polisi Tangkap Ruhut Sitompul

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul/Net
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul/Net

Postingan akun Twitter politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul soal foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpakaian adat Papua lengkap dengan kotekanya membuat geger media sosial. 


Tanda pagar (tagar) #RuhutLanggarUUITE pun menjadi trending topic di Twitter. 

Sebelumnya akun Twitter @ruhutsitompul mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengenakan pakaian adat Papua pada Rabu (11/5).

Dalam unggahan itu Ruhut menuliskan kalimat "Ha ha ha kata orang Betawi usahe ngeri X Sip deh," kicaunya.

Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni menilai postingan Ruhut Sitompul tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sebab postingan tersebut menampilkan wajah Gubernur DKI Jakarta, yang dihormati oleh warga ibu kota selaku pemimpin di DKI Jakarta.

Menurut Pitra, laporan polisi yang dilayangkan masyarakat dengan Nomor LP / B / 2299 / SPKT / Polda Metro Jaya, tertanggal 11 Mei 2022 adalah bentuk keresahan masyarakat terkait postingan akun Twitter Ruhut Sitompul.

KPI menilai pasal yang dilaporkan terkait postingan Ruhut adalah pasal yang serius mengingat ancaman pidananya 6 tahun penjara, dimana pasal yg dilaporkan adalah Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

Berikut bunyinya Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Kemudian, Pasal 45a ayat (2) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

"KPI menilai penyebaran berita bohong atau menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan permusuhan atau rasa kebencian individu atau kelompok dapat diterapkan pada pasal tersebut di atas," kata Pitra dalam keterangannya, Kamis (12/5).

Untuk itu, KPI mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut motif pelaku penyebaran meme Gubernur DKI Jakarta tersebut sehingga masyarakat Jakarta tidak resah di kemudian hari.

Apabila terbukti pemilik akun Twitter tersebut memposting dengan unsur kebencian berdasarkan suku atau golongan, KPI menyarankan agar kepolisian segera menyita akun Twitter tersebut dan menangkap pemilik akun tersebut mengingat ancaman pidananya di atas lima tahun.

 "Hal ini agar tidak ada kegaduhan yang berkepanjangan di kemudian hari dan KPI yakin bahwa Polri sangat Presisi serta di dalam penegakan hukum tidak melihat pendukung sana sini. Sebab hukum adalah panglima tertinggi dan hukum tidak bisa dicampur adukkan dengan politik," demikian Pitra. []