Anies Cabut Seluruh Izin Proyek Reklamasi

RMOL.Memenuhi janji kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, Gubernur DKI, Anies Bsswedan memastikan menghentikan segala proyek reklamasi di Teluk Jakarta.


"Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/9).

Sebelum menghentikan proyek reklamasi, Anies lebih dulu menarik pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) bersama DPRD DKI pada Desember 2017.

Dua aturan itu kemudian menjadi alasan Anies menyegel proyek pembangunan pulau reklamasi pada 7 Juni 2018.

Sebanyak 932 bangunan dan proyek di Pulau reklamasi C dan D disegel. Selain itu, proyek lainnya pun dihentikan hingga dua raperda itu selesai.

Tapi, langkah penyegelan itu dinilai setengah hati dalam menyetop reklamasi. Pasalnya pada saat yang hampir sama, Anies menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Badan Pengelolaan Pulau Reklamasi.

Pergub yang diundangkan dan masuk berita daerah pada 7 Juni 2019 itu menetapkan BKP Pantura Jakarta yakni lembaga yang bersifat ad hoc nonperangkat daerah yang melaksanakan koordinasi pengelolaan reklamasi pantai utara.

Di sisi lain, setelah dilakukan penyegelan, sempat ribut bahwa proyek reklamasi tetap dilanjutkan diam-diam. Pasalnya sempat ada pekerja yang masih melakukan tugasnya membangun jembatan penghubung antara Pulau C dengan PIK 2. Itu pun dihentikan, dan Anies memerintahkan Satpol PP untuk melakukan penjagaan dan pengawasna guna memastikan tak ada lagi pembangunan.(dod)