Anies Membangun Disalahkan, Apalagi Nggak Bangun?

Komsep rumah panggung di Kampung Melayu, Jakarta Timur/Repro
Komsep rumah panggung di Kampung Melayu, Jakarta Timur/Repro

BARU-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun rumah panggung di wilayah langganan banjir. Persisnya di Kampung Melayu. Untuk sementara, ada 40 rumah panggung yang dibangun. Sebagai pilot project. Anggaran setiap rumah Rp 78 juta.


Konsepnya, rumah panggung tiga lantai. Lantai bawah untuk dapur dan ruang interaksi sosial. Lantai dua dan tiga untuk keluarga. Dengan begitu, mereka tidak perlu bingung ketika terjadi banjir. Tetap nyaman tinggal di lantai atas.

Ini terobosan ide yang patut didukung. Inovasi baru, karena memang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah nalar kreatif dalam menghadapi masalah banjir. 

Wah, ini nggak bener. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kata salah seorang anggota DPRD DKI. Yang banjir kan bukan di daerah Kampung Melayu aja. Ada sejumlah wilayah langganan banjir di DKI. Mestinya dibangun serentak, lanjutnya.

Nggak apa-apa juga. Namanya juga kritik. Masukan yang perlu didengar. 

Hanya sedikit perlu dijelaskan bahwa pembangunan kota itu bertahap. Ini lumrah, wajar, dan bagian dari umumnya perencanaan. 

Kalau kita memahami ini, maka tidak perlu menyoal kesetaraan, keadilan, apalagi kecemburuan terkait rumah panggung. Kecuali jika ada yang cemburu karena tidak dilibatkan dalam proyek. Tapi, cemburu itu alami. Setiap orang butuh duit kok. 

Istilah serentak tidak lazim ada dalam program pembangunan. Pemilu serentak, nah ini baru populer. Nikah serentak, eh kawin massal, itu juga ada. Tapi, pembangunan serentak, ini istilah yang agak asing di telinga. 

Pelebaran atau pembangunan jalan misalnya, apakah dibangun serentak? Trotoar, apakah juga dibangun serentak? Begitu juga LRT/MRT dan normalisasi sungai, apakah serentak? 

Tak serentak bukan berarti tak adil. Tak serentak bukan berarti tak merata. Tak serentak bukan berarti tebang pilih. Ini hanya soal perencanaan, tahapan dan anggaran. Untuk berpikir sederhana ini, tak perlu harus pinter-pinter amat. Amat aja gak pinter. 

Warga mungkin tak cemburu. Tapi, kalau terus diprovokasi, mereka akan was was. Khawatir program rumah panggung tidak berlanjut. 

Semua butuh proses. Tidak bim salabim. Abrak kedabrak. Ini program berkelanjutan. Maunya, setiap pemimpin ingin menuntaskan semua program dalam semalam, seperti mitos Roro Jonggrang. Tapi, kita sekarang hidup di dunia nyata. Tidak hidup di zaman Candi Borobudur. Mesti menyadari perlunya proses. 

Tidak semua pembangunan infrastruktur bisa tuntas dalam satu periode. Lihat itu LRT/MRT. Dari masa Gubernur Sutiyoso hingga sekarang belum selesai. Ini namanya program berkelanjutan.

Saat pendemi dimana anggaran terbatas, ada pembangunan untuk warga tanpa merogoh kocek APBD, tapi menggunakan CSR (Corporate Social Responsibility), dana Baznas Bazis DKI dan kerja sama institusi lain, ini terobosan luar biasa. Apalagi, ini di program sebagai solusi untuk mengamankan warga dari banjir yang selama ini menjadi masalah tahunan bagi masyarakat Kampung Melayu dan wilayah lainnya. Sebuah solusi cerdas. 

Setelah program normalisasi sungai yang berkelanjutan, program naturalisasi yang sedang berjalan, penambahan dan perbaikan pompa, serta program penghijauan dan pembuatan sejumlah waduk, rumah panggung adalah solusi tambahan. Meski bersifat lokal, tapi ini sangat membantu warga untuk keluar dari masalah banjir. Masih juga disalahkan? Kebangetan!

Bagaimana program rumah panggung di wilayah lainnya? Kalibata, Condet dan Pesanggrahan misalnya. Masih ada hari, tanggal, bulan dan tahun. Jakarta belum kiamat. Masih bisa dikerjakan di beberapa bulan berikutnya.

Kedepan, bisa juga dianggarkan melalui APBD. Bisa menggandeng semakin banyak perusahaan swasta dengan CSR-nya. Bisa juga donasi dari luar negeri. Ini baru pilot project. Lihat dulu, evaluasi efektifitas dan manfaatnya. Jangan buru-buru kebakaran jenggot. Muka bisa gosong. 

Namun, kalau kritik semata-mata untuk cari panggung, boleh juga sih. Bisa jadi iklan yang efektif. Tapi, sesungguhnya ada banyak pilihan cara yang lebih bijak dan elegan untuk manggung. Tidak harus dengan cara menyalahkan apapun yang dilakukan gubernur. Kecuali ada tugas khusus untuk melakukan ini, atau punya spesialisasi disitu. Ya, kita harap maklum! []

Mang Udin

Budayawan