APBD Baru Terserap untuk Belanja Pegawai Saja, Ini Respon Anak Buah Anies

Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko/Net
Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko/Net

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kinerja para wali kota di lima Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu yang dinilai belum optimal dalam serapan APBD.


Karena itu, DPRD DKI Jakarta melalui Komisi A mengumpulkan wali kota dan bupati untuk mengevaluasi penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2021 pada Selasa kemarin (6/4). 

Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengakui bahwa serapan APBD di lima Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu baru digunakan untuk belanja pegawai saja.

“Memang penyerapan anggaran kita di triwulan pertama hanya di belanja pegawai. Sementara proses pengadaan barang dan jasa masih dalam rangka persiapan. Namun kami pastikan semua sudah disusun dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah),” kata Sigit, Rabu (7/4).

Anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan ini menjelaskan, e-katalog yang saat ini belum dapat digunakan karena sedang dilakukan penyempurnaan beberapa nomenklatur yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

“Ada penyesuaian nomenklatur yang mengacu pada Permendagri yang baru. Terkait problem ini, saya akan memimpin diskusi dengan BPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) segera,” tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan, jangan jadikan sistem e-katalog yang masih dalam tahap penyempurnaan sebagai alasan. 

“Belanja yang harusnya bisa dirasakan masyarakat belum terlaksana. Oleh karena itu, kami anjurkan program e-katalog menjadi program lelang saja,” ujar Mujiyono. []