ASN DKI Mengeluh soal Pemotongan TKD, Kepala BKD: Harusnya Mereka Paham APBD Terkoreksi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya/Net
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya/Net

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya merespons keluhan sejumlah ASN terkait pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 25 persen.


Maria mengatakan, seharusnya para ASN Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa pada tahun 2020, seluruh masyarakat Jakarta, serta Indonesia umumnya terdampak pandemi Covid-19.

"Waktu itu APBD DKI terkoreksi sehingga semua kegiatan yang tidak prioritas tidak dilaksanakan," kata Maria melalui layanan pesan WhatsApp, Sabtu (22/10).

Maria mengambil contoh di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta yang saat itu dipimpinnya tidak ada anggaran kegiatan sama sekali alias nol.

"Seluruh anggaran semuanya difokuskan untuk kesehatan dan pemberian bantuan sosial warga terdampak Covid-19," kata Maria.

Selain itu, pandemi Covid-19 turut berpengaruh pada pendapatan Pemprov DKI. Seperti pendapatan pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, tinggal 45 persen. APBD DKI turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun, tinggal 53 persen.

Akibatnya di akhir triwulan dua tahun 2020, lanjut Maria, semua belanja SKPD menyesuaikan termasuk belanja pegawai (TKD) menjadi 75 persen, karena anggaran terbatas dan prioritas untuk penanganan Covid-19. 

"Apalagi ASN juga kerja dari dari rumah kecuali tenaga kesehatan dan ASN tertentu," kata Maria.

Maria menekankan saat itu semua orang  sedang berjuang melawan wabah corona, bukan saja di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. 

"ASN tidak boleh lepas tangan, semua ambil tanggung jawab sesuai bidang masing-masing," demikian Maria.

Sebelumnya, Pengamat Sosial dan Perkotaan  Primus Wawo mengaku menerima keluhan sejumlah ASN yang bertugas di Puskesmas, kelurahan, kecamatan maupun Balai Kota DKI Jakarta terkait belum dilunasinya pembayaran TKD mereka.

Primus menerangkan, saat pandemi Corona menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen. Duit tersebut digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI tersebut kemudian dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.

"Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini," kata Primus. []