Pemerintah akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 14 Februari 2024. Walaupun baru akan berlangsung 1,5 tahun lagi, tetapi saat ini tahapan Pemilu sudah mulai bergulir.
- Lolos Seleksi Calon Hakim MK, Muara Karta Soroti Ijazah S3 Politikus PPP
- Bertekad Menangkan Amin, PKB Jakarta Optimis Jadi Partai Besar
- Kaesang Merapat ke PSI, Jokowi Bisa Dipecat PDIP
Baca Juga
Oleh karena itu, sejak dini harus tercipta prakondisi yang mendukung agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, damai, dan jauh dari polarisasi yang runcing dan memecah belah.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) menerima audiensi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Tingkat Kota. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Walikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Jumat (23/9).
Dalam kesempatan ini, dibahas sejumlah persoalan terkait persiapan dan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Halman Muhdar menerangkan, saat ini Bawaslu telah melakukan proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Rekrutmen ini dilakukan mulai 21 September hingga 26 Oktober mendatang.
Selain itu, Halman juga mengatakan hendak membuat sosialisasi terkait netralitas ASN dalam pemilu. "Kami ingin mengadakan sosialisasi yang memungkinkan untuk jajaran pemerintah kota, serta RT/RW," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan, seluruh jajaran Pemkot Jakpus berkomitmen dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Terkait netralitas, lanjutnya, seluruh jajaran ASN sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga, netralitas ASN tidak bisa diintervensi pihak manapun.
"Nanti kita akan jadwalkan sarah sehan untuk MoU terkait komitmen sukseskan Pemilu Tahun 2024," katanya.[]
- Anies Tolak Ide Prabowo Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta
- Amin Disambut Sejuta Pendukung di Makassar, Anies Sampai Sampai Speechless
- Aktivis 98 Protes Erick Thohir Angkat Pensiunan TNI Jadi Komisaris Pertamina