Beda Dengan Ahok, Djarot Akan Patuhi Putusan Pemerintah Soal Reklamasi Pulau G

RMOL.Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI akan mematuhi keputusan Komite Gabungan Reklamasi yang telah dikeluarkan dalam rapat gabungan reklamasi di gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/6) kemarin.


Keputusan tersebut adalah menyatakan empat pulau reklamasi masuk dalam kategori pelanggaran berat dan sedang.

Keempat pulau reklamasi itu diantaraya Pulau G masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga harus dihentikan pembangunan reklamasinya.

Sedangkan Pulau C, D dan N masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Mereka hanya diminta melakukan perbaikan sesuai proposal.

"Ya itu sudah keputusan pemerintah, mau bagaimana lagi," kata Djarot, Jumat (1/7).

Dengan keputusan itu, Pemprov DKI harus siap menghadapi tuntutan dari pengembang yang telah mengantongi izin dari Pemprov DKI.

"Ya mau bagaimana lagi. Kalau sudah begitu, ya sudah. Ya resikonya. Meskipun saya tidak paham betul proses dan prosedurnya seperti apa. Apa bisa diputuskan sepihak," ujar Djarot.

Yang menjadi pertanyaan baginya adalah bagaimana membongkar pulau reklamasi yang sudah jadi hampir 100 persen di Pulau G.

Dikhawatirkan bila pulau tersebut dibongkar akan semakin memperparah kondisi lingkungan yang ada disekitar Teluk Jakarta.

"Saya nggak bisa bayangin kalau bangunan dibongkar kembali. Berarti kebongkar semua. Padahal bangunan eksistingnya sudah hampir 100 persen. Bagaimana bongkarnya. Bagaimana pembongkarannya. Apakah akan dikembalikan kesemula.  Dampak-dampak ini harus dipertimbangkan betul," ungkap Djarot.

Menurut Djarot, penghentian reklamasi Pulau G tidak semudah saat dilakukan di lapangan. Ia mengharapkan komite gabungan reklamasi dapat melihat dari sisi penerapannya di lapangan.

"Saya pribadi sih harus patuh kepada proses hukum dan pemerintah pusat. Tapi bagaimana prosesnya di lapangan harus disiapkan juga. Karena itu bukan hal yang mudah lho," terang Djarot. [dka]