Berencana Pajaki Sembako, Sri Mulyani Ngaco dan Tidak Kreatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk kebutuhan pokok alias sembako mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan, mulai dari politikus hingga pengamat. 


Rencana yang digulirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dinilai tidak seharusnya dilakukan lantaran sembako merupakan kebutuhan pokok rakyat yang setiap hari dibeli sehingga tidak layak dipajaki. 

Di antara politikus yang bersuara lantang terkait rencana ini adalah anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun. Menurutnya, Sri Mulyani harus lebih kreatif dan tidak mengambil jalan pintas dengan memajaki sembako. 

"Ini kita langsung melompat untuk mengatasi pelebaran defisit, tiba-tiba menambah objek baru dan menaikkan tarif," kata Misbakhun dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/6).

Misbakhun menambahkan, rencana pengenaan pajak pada sembako merupakan perkara sensitif. Pasalnya, hampir 99 persen rakyat Indonesia mengonsumsi nasi yang berasal dari beras. Terlebih lagi, selama ini pemerintah telah menjaga kondusivitas produk beras. 

"Harga gabah dijaga pemerintah, nilai tukar petani dijaga, kok tiba-tiba dimasukkan faktor pajak yang selama ini sudah kita kecualikan," imbuh legislator Partai Golkar.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin bahkan menyebut Sri Mulyani ngaco dengan menggulirkan rencana pemungutan pajak sembako iut. 

"Soal pajak sembako, ini kebijakan ngaco dan ngawur. Harus ditolak," tegasnya. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kebijakan pemberlakukan PPN terhadap sembako hingga pendidikan merupakan cerminan pemerintah sedang panik karena tidak punya uang.  

"Kebijakan kalap karena pemerintah sudah tak punya uang," ucap Ujang Komarudin. 

Meski demikian, Sri Mulyani dalam sejumlah kesempatan membantah akan memungut pajak pada barang sembako hingga jasa pendidikan. Menurutnya, rencana itu masih dibahas oleh Komisi XI DPR dan tidak diberlakukan dalam waktu dekat. 

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan pengenaan pajak pada barang sembako dimaksudkan agar pemberian insentif pajak lebih tepat sasaran dan adil. []