Biro Hukum: Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Bisa Dicabut Tahun Ini

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah/Net
Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah/Net

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, yang dikeluarkan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa serta merta dicabut tahun ini.


Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah beralasan Pergub Nomor 207 Tahun 2016 belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi sehingga belum bisa dicabut tahun 2022.

"Tidak bisa tahun ini (dicabut), harus tahun depan karena dimasukkan dulu dalam program penyusunan Pergub Tahun 2023," kata Yayan kepada wartawan, Senin (8/8).

Yayan mengatakan, Biro Hukum sedang mengevaluasi regulasi itu setelah sejumlah kelompok masyarakat berulang kali mendesak Gubernur DKIJakarta Anies Baswedan untuk mencabut pergub tersebut.

"Apakah dicabut apakah tidak, sedang diproses, karena untuk mencabut atau menyusun pergub itu memang harus ada perencanaannya," kata Yayan.

Yayan menekankan, sebuah regulasi daerah apabila tidak masuk perencanaan akan ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.

Yayan menambahkan pihaknya siap menerima masukan masyarakat yang akan dikaji dalam evaluasi pergub tersebut.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) pada Kamis (4/8) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. []