BK Diminta Serius Usut Pelanggaran Ketua DPRD

RMOL. Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta diminta serius mengusut pelanggaran yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, terkait tidak dilaksanakannya sidang paripurna istimewa untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno.


"Sikap Prasetio telah merugikan anggota dewan yang ingin mendengarkan visi misi gubernur dan wakil gubernur baru dalam pidatonya di paripurna istimewa. Makanya BK harus serius mengusut masalah ini," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman saat dihubungi, Jumat (3/11).

Prabowo mengungkapkan, sesuai Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, BK harus menidaklanjuti setiap laporan yang masuk dalam waktu paling lama setelah satu pekan.

Menurut Prabowo, Ketua BK sudah berjanji akan memanggil Prasetio setelah satu pekan. Dia mengaku akan mengawal hal itu dan mengingatkan agar BK tidak main-main.

Diketahui, Prabowo resmi melaporkan Prasetio ke BK DPRD pada Rabu (1/11) lalu.

Prabowo menjelaskan, tindakan Prasetio yang tak kunjung menggelar sidang paripurna istimewa untuk Gubernur dan wakilnya, hingga batas waktu yang diizinkan Surat Edaran (SE) Ditjen OTDA Kemendagri No.162/3484/OTDA, membuat anggota Dewan dan masyarakat tidak dapat mendengarkan visi misi Anies-Sandi.

Dampaknya, menurut Prabowo, ia dan anggota dewan lainnya, tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak budget untuk APBD 2018.

"Apalagi karena RPJMD juga belum ada," imbuhnya.

Mantan Dirut PD Pasar Jaya ini sekaligus membantah alasan Prasetio bahwa sidang paripurna tidak diatur dalam Tata Tertib DPRD. Menurutnya, dalam Tatib disebut bahwa sidang paripurna istimewa bisa diselenggarakan atas permintaan gubernur, diusulkan alat kelengkapan Dewan dan atas usulan 1/5 anggota Dewan.

"Fraksi Gerindra dan Demokrat sudah mengajukan usulan agar sidang paripurna istimewa digelar, jumlah kursi kami 25. Artinya, sudah memenuhi ketentuan Tatib, tapi tetap tidak diselenggarakan. Pak Ketua sudah bertindak tak etis dan telah melanggar Tatib DPRD" tegas Prabowo.

Untuk diketahui, SE Ditjen OTDA menetapkan bahwa sidang paripurna istimewa untuk mendengarkan pemaparan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2017, paling lambat 14 hari sejak setelah pelantikan. Karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober, maka  batas akhir penyelenggaraan sidang itu jatuh pada Senin (30/11/2017).

Meski demikian Prabowo mengatakan, walau batas waktu yang ditetapkan dalam SE Ditjen OTDA telah terlewati, namun sidang paripurna istimewa masih dapat digelar dengan mengacu pada Tatib DPRD.

"Jadi, dasar penyelenggarananya bukan lagi surat edaran Ditjen OTDA, tapi Tatib," pungkasnya.[dem]