Bongkar Mafia Tanah di Cipayung, FPPJ Tuntut Kejati Periksa Seluruh ASN Dinas Pertamanan yang Terlibat

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah/Ist
Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah/Ist

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta jangan tanggung-tanggung membongkar kasus mafia pembebasan lahan di RT 008 RW 003 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan memeriksa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang terlibat.


"Tidak ada yang kebal hukum, kalau ada ASN lain terlibat ya harus dibui," kata Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian di Jakarta, Senin (20/6).

Rian menduga HH yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kejahatannya sendirian.

"Ada indikasi keterlibatan ASN lain di Dinas Pertamanan," kata Rian.

Bukan cuma itu, Rian juga mencium adanya aktor intelektual di balik kasus mafia pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.

"Kejati jangan kasih ampun, jebloskan semua pihak yang sudah menggarong duit negara," demikian Rian.

Sebelumnya Kejati DKI menetapkan  mantan pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota HH sebagai tersangka dalam perkara dugaan kasus tanah di Cipayung yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI.

"Pada Jumat, 17 Juni 2022, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tersangka dalam kasus mafia yanah Cipayung, yakni HH," kata Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam, dalam keterangannya, Minggu (19/6).

Penetapan tersangka tersebut, kata dia, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : TAP-60/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022.

Dalam pembebasan lahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah, peta informasi rencana Kota dari Dinas Tata Kota, Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Bahkan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, kata Ashari, tersangka HH juga memberikan resume penilaian properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari KJPP kepada tersangka LD selaku Notaris.

Pemberian resume hasil apraisal tersebut sebelum hari pelaksanaan musyawarah atau negosiasi harga dengan warga pemilik lahan.

"Sehingga data tersebut dipergunakan oleh tersangka LD untuk melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," kata Ashari.

Namun kenyataannya berdasarkan fakta hukum, bahwa pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1.600.000, per meter.

Sedangkan harga yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp 2.700.000 per meter.

"Dengan demikian, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp 46.499.550.000,- (Rp 46 miliar lebih)," ucap Ashari.

Sementara total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp 28.729.340.317 (Rp 28.729 milliar).

"Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp 17.770.209.683,- (Rp 17 miliar lebih)," kata Ashari.

Lebih lanjut Ashari menambahkan, proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur diduga telah menyalahi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 55 Peraturan Gubernur 82/2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait rencana pengadaan.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka HH adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5. []