Buntut OTT Hakim Agung, Muara Karta Serukan Reformasi Hukum secara Total

Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Muara Karta Simatupang/Ist    
Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Muara Karta Simatupang/Ist  

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus mendapatkan sorotan. 


Diketahui, penangkapan oknum Hakim Agung tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan suap menyuap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Muara Karta Simatupang mengatakan, OTT Hakim Agung tersebut telah menunjukkan pembenaran telah carut marutnya penegakkan hukum di Tanah Air.

Selain itu, Karta menilai, perbaikan sistem peradilan yang salah satu pilihannya memberikan gaji yang tinggi pada para Hakim Agung ternyata gagal total. Karena perbaikan peradilan tidak cukup hanya dengan gaji besar. Ternyata dengan gaji besar, korupsi yang dilakukan oknum hakim diduga masih tetap jalan.

“Artinya harus ada reformasi hukum besar-besaran. Kalau tidak, kita bisa menjadi negara gagal karena penegakkan hukumnya kacau sekali," kata Karta dalam keterangannya, Minggu (25/9).

Menurut Karta, penangkapan Hakim Agung Sudrajat juga menjadi bukti bahwa budaya hukum dan moral penegak hukum di Indonesia masih buruk.

Apalagi penangkapan tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan penerimaan suap atau uang pelicin dalam pengurusan perkara di MA.

“Ini menunjukkan budaya hukum dan moral aparat penegak hukum kita sangat buruk. Semua ujung-ujungnya uang yang berperan," kata Karta.

Di sisi lain, Karta melihat pembenahan hukum di Tanah Air masih dilakukan setengah hati. Ia pun mendorong agar reformasi birokrasi lembaga peradilan itu dilakukan secara totalitas.

“Kita berharap singkirkan budaya memberikan pelicin atau suap di lembaga peradilan,” kata praktisi hukum senior ini.

Di sisi lain, Karta mendorong pentingnya pembuktian harta terbalik dimasukan dalam RKUHP sebagai upaya penegakkan hukum di republik ini.

Menurut Karta, pembuktian terbalik merupakan hasil ratifikasi negara-negara anggota PBB untuk melawan korupsi. Ia menilai pembuktian terbalik merupakan salah satu cara mencegah korupsi.

"Salah satu menekan kasus korupsi ya dengan pembuktian harta terbalik. Jadi bisa diketahui asal usul sumber hartanya," kata Karta.

Selain itu, Karta turut mempersoalkan diskon hukuman koruptor yang kerap dilakukan Mahkamah Agung.

Karta berpendapat, maraknya pengurangan vonis koruptor di peradilan Indonesia dikarenakan tren peradilan Indonesia tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Belum lagi hukuman yang dijatuhi untuk koruptor juga dinilai tidak memberikan efek jera.

"Tren peradilan kita tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, sehingga putusan-putusanya tidak tajam dan bergigi, alasannya seringkali mengada-ada," demikian Karta. []