Cegah Kerusuhan Pemilu 2024, KPU Bikin Pasukan Berbekal Tameng dan Pentungan

Pasukan Jagat Saksana dipamerkan di acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12)/RMOL
Pasukan Jagat Saksana dipamerkan di acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12)/RMOL

Pasukan pengamanan dalam (Pamdal) Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditransformasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pasukan "Jagat Saksana".


Mekanisme pengamanan pasukan "Jagat Saksana" dipamerkan KPU RI dalam rangkaian acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12).

Dalam kesempatan itu, pasukan "Jagat Saksana" menunjukan kebolehannya di hadapan tujuh anggota KPU RI dan juga sekitar 6 ribuan anggota KPU Daerah tingkat kabupaten/kota.

Dijelaskan oleh pembawa acara, pasukan "Jagat Saksana" merupakan Pamdal yang dilatih di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) milik Polda Metro Jaya di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Jumlah personel pasukan Jagat Saksama ini jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang, dan disebar ke seluruh kantor KPU tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota.

Dalam peragaan pengamanan yang ditunjukan di acara ini, KPU memperlihatkan mekanisme pengamanan yang sudah dilaksanakan di kantor KPU Banten.

Terdapat puluhan personel pasukan Jagat Saksana yang menggunakan pakaian seragam pelindung bewarna hitam. Bahkan, KPU membekali pasukan ini dengan helm, tameng, dan pentungan yang mirip digunakan oleh tim Shabara Polri.

Dijelaskan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, setiap lembaga pemerintahan sudah pasti memiliki tim pengamanan yang didik untuk menjaga ketertiban umum.

"Semuanya dididik, ditingkatkan kapasitas, disekolahkan di sekolah kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk peningkatan kapasitas. Ini tadi bersifat simbolik bahwa ada tim pengamanan dalam KPU yang terlatih," ujar Hasyim.

Hasyim menegaskan, pasukan Jagat Saksana yang dibikin untuk sebagai pasukan anti huru hara dipersiapkan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan terjadi di Kantor KPUD.

"Yang namanya pemilu, pilkada adalah konflik ya, yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi konflik itukan bisa menggunakan kekerasan fisik, bisa menggunakan kekerasan verbal, jadi segala sesuatu kita harus antisipasi," tuturnya.

"Kalau situasi kaya tadi kan supaya kita ini selalu siap siaga, bukannya kita mengharap ada seperti itu ya, tetapi kalau ada kejadian seperti itu relatif siap dari dalam," demikian Hasyim.[]