Cegah Manipulasi Predikat Opini WTP, Perlu Dibentuk Tim Khusus

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP tidak menjamin bebas korupsi. Sebab, predikat WTP hanya menilai kesesuaian antara transaksi keuangan dan pencatatan di buku. 


Pernyataan Mahfud MD itu dia tulis di akun Twitternya saat menjawab pertanyaan warganet terkait predikat WTP Provinsi Papua di era kepemimpinan Lukas Enembe, tersangka korupsi yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 "WTP tak jamin tak ada korupsi. Sebab WTP hanya menilai kesesuaian antara transaksi dan buku LK," tulis Mahfud di akun Twitter-nya yang dikutip Senin (26/9).

Pengamat Sosial dan Perkotaan Primus Wawo mengaku sepakat dengan pernyataan Mahfud tersebut. Katanya, predikat opini WTP tidak bisa menjadi parameter suatu daerah,  provinsi, kabupaten atau kota, bersih dari praktik korupsi.

"Buktinya ada daerah yang dikasih opini WTP oleh BPK dalam pengelolaan anggaran daerah justru sejumlah pejabatnya tersandung korupsi," kata Primus dalam keterangannya, Senin (26/9).

Primus mencontohkan Provinsi DKI Jakarta yang langganan meraih predikat WTP di era Gubernur Anies Baswedan. Raihan ini tentu sangat membanggakan warga ibu kota.

"Namun bukan berarti pejabatnya tidak ada yang korupsi," kata Primus.

Karena itu, lanjut Primus, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat mendukung KPK untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disinyalir terdapat pada penyelenggaraan suatu proyek yang dibiayai baik oleh APBN, APBD maupun oleh pihak swasta dalam negeri dan juga luar negeri.

Menurut Primus, hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai bentuk penegakan hukum yang diharapkan oleh publik. 

Sebab itulah pemberian status opini WTP harus dievaluasi, apakah keputusan pemberian hasil audit BPK dengan status opini WTP itu objektif atau subjektif atau bahkan diduga manipulatif. 

Misalnya kasus jual beli WTP yang terjadi pada Bupati Bogor Ade Yasin. Hanya demi prestise, terjadilah praktik jual beli WTP yang melibatkan auditor BPK.

Untuk menghindari pemberian WTP sebagai ajang manipulatif, dan menutupi dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat, yakni akademisi, LSM seperti ICW atau LSM yang berkompeten dan melibatkan institusi negara KPK dan Kejaksaan Agung dengan membentuk tim khusus.

"Tim khusus ini untuk membantu BPK agar pemberian status WTP tersebut benar-benar objektif, dan dapat menjadi wahana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara," demikian Primus. []