Datangi PBNU dan LPSK, Koalisi Masyarakat Kalsel Curhat soal Perampasan Lahan

Koalisi Masyarakat Kalimantan Selatan mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)/Ist
Koalisi Masyarakat Kalimantan Selatan mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)/Ist

Agenda Koalisi Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) di ibu kota telah terlaksana. Koalisi yang terdiri dari Tim Advokasi JURKANI, Walhi Kalsel, Sawit Watch, dan INTEGRITY Law Firm ini berkunjung ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 


Diterima langsung oleh Pimpinan LPSK di Ruang Rapat Paripurna Lantai 5, koalisi memaparkan berbagai aduan terkait kriminalisasi dan begitu pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam konflik agraria.

Senior Partner INTEGRITY Law Firm Denny Indrayana, menegaskan bahwa Kalsel bisa dikatakan dalam keadaan darurat keadilan, penegakan hukum dan pengelolaan SDA. Berbagai kasus dari perampasan lahan warga, aksi premanisme, oknum aparat yang represif, hingga pembunuhan seorang advokat (Jurkani) di Kalsel. 

“Sangat disayangkan, praktik-praktik di atas diduga sering terafiliasi dengan korporasi milik pengusaha kaya raya,” kata Denny dalam siaran persnya, Sabtu (18/6).

Menurut Denny, kriminalisasi dan praktik mafia di Kalsel perlu menjadi perhatian negara. Di sana para korban dan saksi seakan kehilangan tempat mengadu dan karenanya mereka menemui LPSK untuk meminta perlindungan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menggambarkan betapa tingginya teror akibat melawan perbuatan korporasi sawit dan tambang di Kalsel. Ia menceritakan keterangan warga Mekarpura pasca aduan tentang penggusuran oleh PT MSAM di Komnas HAM. 

“Sepulang dari Komnas HAM, mereka itu mencari tempat persembunyian, bahkan sampai ada yang ke luar Kalsel karena dicari dan dikejar oleh 300 preman. Karenanya, hadirnya kami di LPSK untuk memastikan bahwa NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor," kata Kisworo.

Aktivis Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik Swary Utami Dewi mendorong LPSK memikirkan strategi khusus untuk memberi proteksi bagi masyarakat yang menjadi korban konflik agraria.

 “Kejadian ini luar biasa dan harus dihadapi dengan luar biasa. Langkah perlindungan LPSK akan menguatkan asa dan harapan masyarakat dalam perjuangan panjang ini,” kata perempuan yang juga bagian Tim Advokasi Jurkani ini.

Mendengar massifnya ancaman dan kriminalisasi di Kalsel, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo turut prihatin dengan keadaan bangsa yang tidak banyak berubah setelah memasuki masa reformasi yang menginjak dua dekade lebih. 

Menyikapi permohonan perlindungan dari koalisi, Hasto mengatakan, LPSK bukan hanya akan bertindak apabila menerima aduan, tetapi LPSK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perlindungan proaktif dan darurat. 

"Andaikata korban atau saksi mendapat ancaman serius yang membahayakan nyawa, LPSK dapat mengambil langkah darurat," kata Hasto.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang juga menerima koalisi, menjelaskan keterkaitan antara pemberantasan mafia tanah yang sementara digalakkan oleh pemerintah. 

“Sebagai upaya memaksimalkan perlindungan dalam kasus lahan, LPSK akan memberi atensi atas isu Kalsel serta melaporkan problem ini kepada Mahfud MD," kata Edwin.

Sebelumnya, koalisi juga mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjelaskan praktik mafia dan para cukong telah begitu merusak tatanan sosial dan penegakan hukum di Kalsel. PBNU menerima kedatangan koalisi dengan semangat perjuangan yang sama dan akan mengkaji lebih dalam tentang aduan tersebut.

Dalam audiensi dengan PBNU, koalisi mengusulkan beberapa hal, antara lain PBNU dapat mempertimbangkan untuk meninjau lokasi penggusuran lahan dan konflik agraria di Kalsel. 

Berikutnya, PBNU dapat mendirikan pos pengaduan mengingat sulitnya akses keadilan pada lembaga-lembaga formal di Kalsel. 

Ketua PBNU Amin Said Husni mengatakan bahwa aduan ini akan disampaikan dalam forum rapat harian dan akan dipelajari lebih dalam. 

Senada dengan Amin, Ketua PBNU lainnya, Savic Ali menekankan PBNU berkomitmen melakukan telaah mendalam atas kasus-kasus agraria tersebut.

"Ketua Umum PBNU (Gus Yahya) juga memiliki concern yang sama terkait persoalan agraria dan lahan di tengah-tengah masyarakat," kata Savic. []