Deklarasi Kebangsaan di Titik Nol Indonesia, JMSI Hasilkan Delapan Poin Rekomendasi

Deklarasi JMSI/Ist
Deklarasi JMSI/Ist

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar deklarasi kebangsaan di Tugu Kilometer 0 Indonesia di Kota Sabang, Aceh, Minggu (13/11).


Deklarasi dilakukan dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika nasional khususnya dalam fase pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan menjelang pergantian kepemimpinan nasional serta kemandirian bangsa Indonesia di tengah krisis dunia.

Deklarasi kebangsaan ini dilakukan menggenapi agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II. Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Ketua JMSI Kalimantan Timur, dan dihadiri oleh para peserta Rakernas dari seluruh provinsi.

Sementara dari Pengurus Pusat JMSI ikut hadir, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Novermal Yuska dan Ketua Bidang Organisasi Dino Umahuk, serta turut hadir sejumlah pengurus JMSI NAD dan pengurus JMSI Kabupaten Aceh Besar.

Dalam deklarasi kebangsaan ini, terdapat poin-poin rekomendasi. Yakni, JMSI akan menjadi penggerak utama untuk mengajak seluruh komponen bangsa mendukung dan memberi kesempatan seluas-luasnya ke berbagai potensi daerah menuju era digital.

Selanjutnya kedua, JMSI akan turut serta dan berkontribusi menjelang pergantian kepemimpinan nasional termasuk Pemilu dan Pilkada 2024, sebagai lokomotif dalam meminimalisir politik identitas, pembelahan pada masyarakat, hingga penyebarluasan berita palsu yang berdampak pada kondusifitas pemilu.

JMSI pun turut serta aktif menjadi katalisator pada proses pendidikan politik warga Negara Republik Indonesia, guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.

"Ketiga, JMSI mendorong pengisian kekosongan sistem keuangan yang ditinggalkan oleh model konvensional di Aceh. Pengembangan Aceh sebagai pusat keuangan syariah dunia akan menjadikan Aceh dan Indonesia sebagai penggerak perekonomian kawasan," bunyi poin ketiga dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (13/11).

Lalu keempat, JMSI mendorong revisi UU Pemerintahan Aceh dengan menitik beratkan pada perubahan alokasi anggaran Otonomi Khusus Aceh tidak terbatas waktu.

Kelima, JMSI merekomendasikan ketersediaan, keterpenuhan, dan kedaulatan sarana dan prasarana penyimpanan digital Indonesia yang mandiri, sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform dan mendukung keamanan data dan negara.

Keenam, JMSI mendorong pemerintah untuk meningkatan dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas otoritas Kawasan Sabang untuk maju dan berkembang sebagaimana otoritas pengelola kawasan lainnya.

Ketujuh, JMSI mendorong peningkatan anggaran Kawasan Sabang menuju Kawasan Strategis Nasional dalam aspek perdagangan dan industri.

"JMSI mendorong pemerintah secara serius memberikan perhatian terhadap perekat nusantara termasuk terhadap pembangunan berbasis pulau terluar dan terdepan serta kawasan strategis perekonomian lainnya," bunyi poin kedelapan.[]