Diadvokasi Rekan Indonesia, Driver Ojol Korban Laka Lantas Tak Perlu Bayar Rp7,5 Juta ke RS

Driver ojek online bernama Mainichi (47) menjalanj perawatan di RS Hermina Podomoro, Jakarta Utara/Ist
Driver ojek online bernama Mainichi (47) menjalanj perawatan di RS Hermina Podomoro, Jakarta Utara/Ist

Kasus kecelakaan lalu lintas menimpa seorang driver ojek online bernama Mainichi (47), warga Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis siang (15/9). Kaki kanan korban mengalami patah sehingga harus dilarikan ke RS Hermina Podomoro, Jakarta Utara.


Untuk biaya pengobatan, perempuan paruh baya itu memperoleh jaminan sebesar Rp 20 juta dari Jasa Raharja dan Rp 25 juta dari Salvus. Sehingga total jaminan pembiayaan korban sebesar Rp 45 juta.

Masalah baru datang ketika pihak RS menyampaikan total pembiayaaan terdapat selisih sebesar Rp 7,5 juta. Manajemen RS meminta keluarga pasien untuk segera melunasinya.

Keluarga Mainichi yang berpenghasilan pas-pasan mengaku tidak bisa melunasi biaya RS tersebut.

“Kebetulan tetangga saya anaknya aktif di Relawan Kesehatan Tangsel, akhirnya minta bantuan dia," kata Mainichi yang dikutip dari laman Rekan Indonesia, Jumat (23/9).

Ketua KPD Rekan Indonesia Tangsel Sulistio yang menerima laporan dari keluarga pasien lalu mengarahkan agar sisa biaya dimasukan ke BPJS Kesehatan. 

Namun, keterangan dari keluarga pasien pihak RS menyatakan tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan karena Mainichi merupakan korban laka lantas.

Sulistio lalu berkoordinasi dengan Ketua KPD Rekan Indonesia Jakarta Utara Nurul Fitria untuk meminta bantuan advokasi terkait permasalahan yang dihadapi Mainichi.

Ternyata memang benar bahwa ada kendala dimana pihak RS menganggap bahwa jaminan BPJS Kesehatan tersebut hanya bisa digunakan sebagai jaminan untuk perawatan selanjutnya yaitu, kontrol dan buka jahitan.

Menurul Nurul, regulasinya sudah mengatur bahwa untuk laka lantas yang mengkover pertama adalah Jasa Raharja, dan yang mengkover kedua adalah asuransi lain yang dimiliki si korban jika punya, dan atau jika sudah dijamin Jasa Raharja ternyata masih ada selisih biaya yang harus dikover bisa menggunakan BPJS Kesehatan.

Nurul menambahkan, tim advokasi Rekan Indonesia Jakarta Utara segera meluncur ke RS Hermina Podomoro dan menemui manajemen RS untuk menjelaskan hak jaminan yang bisa didapat dari pasien lewat BPJS. 

Beruntung pihak RS Hermina Podomoro bisa mengerti, apalagi ditambah dengan penjelasan dari pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan BPJS Jakarta Utara.

“Alhamdulillah, pasien tidak jadi dikenakan biaya Rp7,5 juta lebih karena bisa dikover oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih kepada pihak manajemen RS Podomoro yang ikut membantu. Terima kasih juga kepada Sudinkes dan BPJS Jakut," demikian Nurul. []