Dianggap Mangkir dari Sidang Pemalsuan Dokumen, Begini Respons Alvin Lim

Alvin Lim/Net
Alvin Lim/Net

Upaya Majelis Hakim mengadili perkara pemalsuan dokumen asuransi Allianz dengan terdakwa advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm batal digelar karena Alvin Lim mangkir dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/6).


Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo dan hakim anggota Samuel Ginting dan Raden Ary Muladi, akhirnya memutuskan persidangan akan digelar kembali pada pekan depan.

“Sidang selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2022, pukul 10.00 pagi,” ujar Arlandi Triyogo.

Alvin merupakan terdakwa kasus tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahnan Tanjung kepada wartawan menyebutkan pihaknya akan meminta kepada majelis hakim untuk dilakukan upaya penjemputan paksa terhadap Alvin Lim. 

“Kita akan lakukan upaya paksa. Itu hukum yang bicara,” kata Syahnan.

Melalui siaran persnya, Alvin Lim mengatakan, sidang tersebut melanggar Pasal 76 ayat 1 KUHP.

Pasalnya, kata Alvin, kasus yang menjeratnya sudah inkracht sesuai keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Selain melanggar KUHP, menurut Alvin, penyidangan dua kali dalam perkara yang sama dapat didugakan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

"Dalam Pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa, “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem)," kata Alvin, Rabu (22/6).

Kata Alvin, pasal ini mengatur tentang hak memperoleh keadilan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa azas nebis in idem adalah azas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. 

Azas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. 

"Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap azas ne bis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama," kata Alvin.

"Kami akan menyurati Komnas HAM dan dalam waktu dekat ini mengajukan gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) terhadap kejaksaan," sambungnya.[]