Dihantam Pandemi, DPRD Maklum APBD DKI 2020 Menurun

Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi/Net
Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi/Net

Pandemi Covid-19 membuat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 mengalami penurunan yang signifikan. 


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2020 mengatakan pihaknya memaklumi penurunan tersebut.

Menurutnya, penurunan yang terjadi dalam postur APBD DKI tahun 2020 akibat refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal itu menurutnya juga telah sesuai dengan kondisi di lapangan. 

“Kita harus memaklumi karena ini kondisi Covid-19, jadi banyak hal yang tidak terduga, banyak hal seharusnya bisa berjalan tapi karena Covid-19 harus di-refocusing," kata Suhaimi saat memimpin Paripurna, Kamis (29/7). 

Dalam penjelasan Gubernur terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, setidaknya hampir seluruh postur APBD DKI 2020 mengalami penurunan yang signifikan.

Di antaranya, Pendapatan Daerah yang ditargetkan Rp57,23 triliun hanya mampu teralisasi Rp55,89 triliun atau 97,65 persen. Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Langsung (BL) terealisasi Rp23,06 triliun dari proyeksi anggaran Rp25,29 triliun (86,23%), dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terealisasi Rp29,01 triliun dari proyeksi anggaran Rp33,65 triliun (91,19%).

Selanjutnya, pembiayaan daerah yang terdiri atas postur penerimaan pembiayaan terealisasi Rp5,58 triliun, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4,21 triliun, serta Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) tahun 2020 tercatat Rp5,16 triliun.

Meski mengalami penurunan, Pemprov DKI tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Suhaimi sendiri memastikan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk meneliti butir-butir kegiatan SKPD yang mengalami refocusing ataupun dipertahankan dalam pelaksanaan anggaran. 

Sehingga, kualitas pembahasan P2APBD DKI tahun 2020 di tingkat legislatif akan terus terjaga sebagaimana mestinya.

“Nanti komisi-komisi akan membahas, fraksi-fraksi juga akan memberikan pandangannya," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

"Kalau secara sekilas, memang harus banyak yang dimaklumi, artinya bukan karena kinerjanya yang buruk, tetapi karena kondisi musibah yang memaksa untuk itu,” tandas Suhaimi. []