Dinas Lingkungan Hidup Tak Serius Urus Sampah

Endah S Pardjoko/Ist
Endah S Pardjoko/Ist

PERMASALAHAN sampah di DKI Jakarta memang menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Bahkan, volume sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang rata-rata 8 ribu ton per harinya.

Dikutip dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah dari Jakarta itu didominasi sisa makanan (53 persen), plastik (sembilan persen), residu (delapan persen), kertas (tujuh persen), dan lain-lainnya. Sementara daya tampung TPST Bantar Gebang menyisakan sekitar 10 juta ton dari total kapasitas 49 juta ton.

Melihat data tersebut, Pemprov DKI Jakarta sepertinya memang tak pernah serius mengelola sampah. 

Karena pengelolaan sampah Jakarta selama puluhan tahun hingga hari ini masih sepenuhnya mengandalkan TPST Bantar Gebang. Sama sekali belum ada upaya nyata untuk mengurus sampah yang benar.

Padahal masalah persampahan sudah menjadi isu global dan dibahas dalam  G20 tahun 2022, khususnya terkait transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, arsitektur kesehatan global.

Sampah juga telah menjadi isu global di Jakarta, terutama menyangkut polusi udara, polusi tanah, polusi air dan energi berkelanjutan. 

Di Jakarta sendiri, polusi tanah dan air umumnya diakibatkan oleh limbah sampah yang tidak dikelola secara baik dan benar.

Ironisnya, seabrek regulasi yang sudah diterbitkan juga tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Regulasi tersebut antara lain UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, PMK Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, Pergub DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan, dan Pergub Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.

Jika sudah begini, lantas bagaimana dengan nasib TPST Bantar Gebang yang harus dijejali sampah warga Jakarta sebanyak 8 ribu ton per harinya?

Sedangkan solusinya hanya Refuse Derived Fuel atau RDF untuk kondisi 14 level  ketinggian sampah di TPST Bantar Gebang. Apa sampai di situ? 

RDF adalah hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar. 

Bukan cuma itu, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembuat kebijakan dalam pengelolaan/pelayanan angkut sampah tetapi di dalam penanganannya terjadi pembiaran sampah berhari-hari.

Hal ini jelas melanggar Perda No 4 Tahun 2019, Pergub No 77 Tahun 2020, dan Pergub No 102 Tahun 2021.

Selain itu, apa yang terjadi dengan Bank Sampah? Padahal sesuai Pergub No 95 Tahun 2021 ada standar teknis prasarana dan sarana penampungan sampah anorganik atau lain-lain.

Belum lagi masalah pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi belum pernah ada laporannya artinya tidak adanya keterbukaan informasi publik, terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup, jumlah angkut volume sampah secara real, kinerja pengurangan di TPS/FPSA,  kondisi fasilitas dan infrastruktur di setiap area, parameter prestasi pendapatan retribusi/ transaksi, pelayanan permintaan dan keluhan warga, dan lain-lain.

Tak cuma itu, pengendalian TPS 3R dan TPS yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup juga tidak sesuai dengan aturan dalam pengolahan sampah artinya regulator tidak boleh menjadi eksekutor.

Kebijakan Strategi Nasional mengenai Pengelolaan Sampah (Jakranas/Jakstrada) dengan fokus penanganan sampah dalam target pemusnahan sampah sampai dengan 70% dan pengurangan sampah 30%  sampai 2025, sudah sampai dimana?

Karena penempatan anggaran untuk ini belum terlihat jelas arahnya dan beban anggaran (APBD) belum terkondisikan. 

Dalam UU No 18 Tahun 2008 sudah diatur bahwa tidak boleh ada TPA tetapi gagal, dan diperpanjang lima tahun dan gagal lagi. TPST Bantar Gebang sudah semakin menggunung serta penerimaan tipping fee yang semakin besar.

Tipping fee setiap lima tahun sekali dilakukan evaluasi dan sesuai aturan dapat bekerja sama dengan pihak ketiiga secara kompetensi dan kompetisi. Adanya TPS ini menjadi tempat pendapatan sampingan pihak Dinas Lingkungan Hidup

Dari TPST Bantar Gebang penerimaan sampah Jakarta Rp 86,4 miliar dan per tahun mencapai Rp 1,036 triliun, tetapi Jakarta tetap kotor dan berpolusi.

Sederet masalah yang terjadi adalah masalah jadwal dan kurangnya armada  pengangkutan sampah, tidak dijalankannya pilah dan pilih sampah, dan tidak dijalankan regulasi penyediaan sarana sampah dan TPS warga. 

Berdasarkan analisa, setidaknya ada tiga peluang korupsi di masalah persampahan. Misalnya terjadinya penambahan biaya produksi, investasi tidak bisa masuk karena commitment fee yang dimintakan, dan adanya posisi tawar menawar dari harga real/ retribusi yang terjadi. []

Penulis adalah Ketua Gerakan Sahabat Perempuan Mandiri, Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2019