Ditahan Kejati DKI, Pejabat Bina Marga Era Ahok Salahkan Sistem E-Katalog

Kuasa hukum HD, Anis Fauzan dari Kantor Hukum Ideality Law Firm/Ist 
Kuasa hukum HD, Anis Fauzan dari Kantor Hukum Ideality Law Firm/Ist 

Penahanan mantan Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga DKI Jakarta berinisial HD ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dinilai akibat sistem pengadaan E-Katalog yang dipakai pertama kali di Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Demikian disampaikan kuasa hukum HD, Anis Fauzan dari Kantor Hukum Ideality Law Firm melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (26/8).

Anis mengatakan, sistem pengadaan E-Katalog dikembangkan untuk menekan potensi pengaturan dan persekongkolan antara penyedia jasa dan pengguna jasa karena semua produk jasa harus di daftar dulu ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.

LKPP dan pengguna jasa tinggal klik di internet tanpa harus ketemu dan negosiasi langsung dengan penyedia jasa. 

"Secara konsep program ini bagus, sehingga Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh Pemda melakukan pengadaan dengan sistem E-Katalog seperti yang diterapkan di Jakarta pada tahun 2015," kata Anis.

Anis menuturkan, Provinsi DKI Jakarta menjadi semacam pilot project  untuk program E-Katalog yang pada perkembangannya ternyata sekarang dipakai seluruh Pemda di Indonesia.

"Namun ironis malah pengguna awal sistem ini menjadi korban dengan menjadi tersangka dugaan korupsi," kata Anis.

Anies membenarkan kliennya dijebloskan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin (25/8).

Kata Anies, sebelumnya HD dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada tahun 2015 di Dinas Bina Marga DKI Jakarta. 

Menurut Anis, kasus yang membelit HD merupakan kasus tahun 2018 yang pernah ditangani aparat Kepolisian namun SP3 karena tidak cukup bukti.

"Kemudian dibuka kembali oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak September 2021. Saat ini sudah ada dua orang tersangka, satu diantaranya adalah klien kami," demikian Anis. 

Sebelumnya, Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan, Kamis (25/8) penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

“Penahanan didasari syarat obyektif tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun dan syarat subyektif dikawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP,” kata Ashari melalui siaran persnya.

Adapun kasus yang menjerat tersangka HD berawal ketika pada tahun 2015, UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan.

Sedang penyedia barang dalam pekerjaan tersebut yaitu PT DMU berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 30/-007.32 dengan UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang ditandatangani tersangka HD selaku PPK dan tersangka IM selaku Direktur PT DMU dengan nilai kontrak sebesar Rp36 miliar.

Ashari mengungkapkan dalam melaksanakan pengadaan barang melalui Purchasing e-Katalog ternyata tersangka HD selaku PPK tidak membuat atau menetapkan HPS.

 “Tapi hanya membuat RAB berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT DMU. Padahal seharusnya dalam pembuatan RAB berdasarkan harga survei pasar," kata Ashari.

Selain itu, kata dia, tersangka HD memerintahkan petugas PPHP menerima alat-alat berat yang dikirim PT DMU berupa Pakkat Maintenance Road Truck (PMRT) dan menanda tangani Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

“Tapi tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang yang diserahkan PT DMU. Karena alat-alat berat yang dikirimkan PT DMU ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak,” kata Ashari.

Akibat perbuatan tersangka, kata Ashari, diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp13 miliar lebih. Tersangka HD dalam kasus ini disangka melanggat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []