DPRD DKI akan Terima Pj Gubernur Pilihan Presiden Jokowi

Diskusi bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10)/RMOLJakarta
Diskusi bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10)/RMOLJakarta

Sepuluh hari menjelang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria purna tugas, belum ketahuan siapa calon Penjabat (Pj) Gubernur pilihan Presiden Joko Widodo.


DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan meski Presiden Jokowi memilih nama lain di luar tiga nama yang diusulkan pihaknya untuk dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Kita nggak mempermasalahkan kalaupun Presiden memilih nama lain di luar yang kami usulkan, karena ini kan sifatnya hanya kosmetik,” kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif, dalam diskusi bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10).

Hal senada disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak.

Gilbert mengatakan, siapapun yang dipilih Jokowi untuk Pj Gubernur merupakan hak prerogatif Presiden.

Gilbert malah berharap Pj Gubernur DKI diisi birokrat perempuan. Karena  banyak perempuan yang dapat menduduki jabatan itu.

"Karena yang dibutuhkan Jakarta adalah Pj yang bisa kerja,” kata Gilbert

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Chotibi Akhyar, justru berharap Pj gubernur DKI adalah figur yang sudah berpengalaman sebagai birokrat di Jakarta, dan memiliki darah Betawi.

“Karena dalam lima tahun ini Betawi kurang diopeni. Kita sudah punya Perda tentang Pelestarian Budaya Betawi, tetapi dalam lima tahun ini kita tunggu-tunggu Pergubnya nggak juga diterbitkan,” kata politikus yang akrab disapa Haji Beceng ini.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI. Ketiganya adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. 

Tiga nama itu telah diserahkan DPRD DKI kepada Menteri Dalam Negeri pada Rabu (14/9).[]