DPRD DKI Tampung Aspirasi Ojol Tolak Jalan Berbayar

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail/Ist
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail/Ist

DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan menampung aspirasi pengemudi ojek online yang menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).


Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail usai menemui massa pengemudi online di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

“Aspirasi masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung, ini semua akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan elaborasi di pembahasan pada pertemuan berikutnya,” 

Koordinator Aksi Dani Stefanus menyampaikan dengan tegas keberatannya, sebagai salah satu contoh masyarakat yang kesehariannya bekerja di jalan terhadap tarif yang rencananya akan diberlakukan pada 25 titik kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE).

“Penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan itu bukan solusi. Kami minta ini dibatalkan!,” ungkapnya.

Adapun rencana tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000 sampai Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000 sampai Rp19.900 dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.[]