DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan menampung aspirasi pengemudi ojek online yang menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
- Demokrat DKI Dorong AHY jadi Cawapres Anies
- Selangkah Lagi Resmi Nyapres, Fahira Idris Ajak Rakyat 'Kuliti' Rekam Jejak Anies
- Demokrat Minta Koalisi Perubahan Aktivasi SBYisme dan SBYnomics
Baca Juga
Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail usai menemui massa pengemudi online di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).
“Aspirasi masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung, ini semua akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan elaborasi di pembahasan pada pertemuan berikutnya,”
Koordinator Aksi Dani Stefanus menyampaikan dengan tegas keberatannya, sebagai salah satu contoh masyarakat yang kesehariannya bekerja di jalan terhadap tarif yang rencananya akan diberlakukan pada 25 titik kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE).
“Penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan itu bukan solusi. Kami minta ini dibatalkan!,” ungkapnya.
Adapun rencana tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000 sampai Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000 sampai Rp19.900 dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.[]
- Sejarah Baru, AMPI Buka Perwakilan di Turki
- Anies-AHY Makin Mesra, Demokrat Jakarta Susun Strategi Raih Kemenangan Bersama
- PKS Kota Bogor Berharap Anies Pinang Aher sebagai Cawapres
