Dugaan Korupsi di Balik MoU KemenESDM dan Newmont

SIKAP lunak Pemerintah RI melawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sangatlah mengherankan.


Sebagaimana diketahui, selepas larangan mengekspor konsentrat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 170 UU Minerba, PT. NNT masih mendapat privelege melalui MoU yang diteken oleh Dirjen Minerba dan dilanjutkan dengan pemberian Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

Dengan "jembatan" dua regulasi tersebut, Newmont sampai detik ini masih bebas mengeruk kekayaan alam kita.

Tapi tahukah kita, bahwa perbuatan tersebut menyimpan dugaan adanya beberapa tindak pidana?

Pertama, penandatanganan MoU yang dilakukan Dirjen Minerba, R. Sukhyar, berpotensi dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi dimana seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yg menguntungkan suatu korporasi, sebagaimana diatur di Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Kedua, perbuatan Dirjen Minerba juga patut diduga menyalahi ketentuan Pasal 421 KUHP yang berbunyi “Seorang pejabat yg menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Ketiga, dokumen MoU sangat sulit ditemukan, baik di laman website Ditjen Minerba, Kemen ESDM atau PT. NNT. Sulitnya kami menemukan dokumen ini patut dipertanyakan motifnya.

Perbuatan ini patut dikualifikasi sebagai upaya menyembunyikan informasi penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jadi, masih patutkah kiranya Newmont mengeruk kekayaan alam kita dengan serampangan?

Oleh Ahmad Suryono, Deputi Advokasi dan Kebijakan LBH Solidaritas Indonesia