Dukung Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Lieus Minta Anies Abaikan Nyinyiran Buzzer

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma/Net
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma/Net

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengganti 22 nama jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh betawi, mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Tak hanya Kemendagri, sejumlah tokoh masyarakat Jakarta juga menyambut baik perubahan nama-nama jalan tersebut.


Salah seorang tokoh masyarakat Jakarta yang mendukung kebijakan Anies Baswedan itu adalah Lieus Sungkharisma.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini menyebut, kebijakan gubernur Jakarta itu adalah wujud dari penghargaan Pemprov DKI terhadap tokoh-tokoh masyarakat Jakarta yang berjasa pada negara dan bangsa.

“Saya mendukung Pak Anies karena saya melihat nama-nama jalan itu diganti dengan nama-nama para tokoh mayarakat betawi yang besar jasanya pada bangsa dan negara, baik di masa perjuangan kemerdekaan maupun di dalam bidang seni budaya,” ujar Lieus.

Lieus juga memberi apresiasi pada Kementerian Dalam Negeri yang mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganti 22 nama jalan di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh betawi itu.

Kemendagri sendiri, seperti kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah memastikan bahwa perubahan nama jalan itu adalah hal yang biasa. Warga yang tinggal di alamat yang nama jalannya diganti memang harus memperbarui data kependudukannya seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain. Tapi dia memastikan semua itu bisa dilakukan dengan mudah.

Ditambahkan Zudan, untuk lebih memudahkan warga, petugas Dukcapil harus jemput bola mendatangi RT maupun RW untuk mencetakkan dokumen penduduk dengan data baru secara gratis. Bila masyarakat tidak bertemu petugas, bisa langsung mendatangi Sudin Dukcapil untuk diberikan dokumen yang baru.

Lieus sendiri menyebut, perubahan nama jalan yang dilakukan Pemprov DKI memang bukan suatu yang luar biasa.

”Itu sama saja dengan perubahan ketika terjadi pemekaran wilayah di satu propinsi atau di kabupaten/kota. Apalagi sekarang semua urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan adalah gratis,” katanya.

Menurut Lieus, sesuai dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 64 ayat (8) dinyatakan bahwa ketika terjadi perubahan data pada KTP elektronik, setiap penduduk yang memiliki KTP tersebut wajib melaporkan pada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

“Dan cara mengubah alamat di KTP itu sekarang bisa dilakukan secara Online dengan mengunjungi laman https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/,” ujar Lieus.  

Jadi, komentar nyinyir atas kebijakan Gubernur DKI yang mengubah nama jalan itu bukan karena kebijakan itu akan merepotkan warga atau bertentangan dengan UU, tapi lebih disebabkan karena ketidaksukaan para buzzerRp terhadap prestasi dari kinerja Anies.

“Rupanya sampai hari ini masih ada yang belum move on atas kegagalan calon gubernur yang didukungnya,” tegas Lieus.

Lieus juga sepakat dengan sejarawan JJ Rizal yang menyebut penggunaan nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di Jakarta adalah bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh Betawi yang memainkan peranan penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

“Sudah sepatutnya para tokoh betawi itu, yang berjasa pada perjuangan bangsa di bidangnya masing-masing, diabadikan namanya sehingga warga Jakarta tidak melupakan jasa-jasa mereka,” tutur Lieus.

“Tujuannya, tentu saja agar masyarakat terus diingatkan akan sejarah perjuangan tokoh-tokoh tersebut,” sambungnya.

Terkait perubahan nama jalan itu, Lieus pun mengingatkan Anies bahwa ada satu lagi tokoh nasional yang tinggal di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, yang sebenarnya sangat patut diabadikan namanya sebagai nama jalan di Jakarta, yakni Laksamana John Lie.

“Meski bukan Betawi dan dia seorang keturunan Tionghoa, John Lie adalah pejuang kemerdekaan dari TNI Angkatan Laut yang kemudian diangkat pemerintah RI sebagai pahlawan nasional.

Maka, untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangannya dalam ikut merebut kemerdekaan RI, adalah sangat pantas bila namanya juga diabadikan sebagai nama pengganti jalan Gunung Sahari yang selama ini menjadi alamat markas TNI AL,” ujar Lieus.[]