Dwi Fungsi Polri yang Tersembunyi  

Polri/Net
Polri/Net

 ERA Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI sebagai program pemerintah untuk melakukan pembangunan sampai ke pelosok desa. Hal ini untuk memenuhi tujuan alinea ke empat UUD 1945, dan pada saat itu Polri masih bergabung dengan ABRI.

Setelah reformasi, Polri pisah dari ABRI, keberadaan Polri berada di bawah Presiden sesuai dengan UU No 12 Tahun 2002, dengan tujuan mengayomi dan melindungi masyarakat.

Namun dalam praktiknya pemerintah dan partai politik justru menggunakan Polri untuk memuluskan ambisi dan kepentingan politik mereka.

Akhirnya Polri menguasai lembaga strategis negara seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Menteri Dalam Negeri, KPK, BNPT, Bulog, setingkat Dirjen, dan lain-lain.

Polri  pun membentuk Satgasus Merah Putih sebagai alat untuk menguasai 303, peredaran narkoba serta pengamanan korupsi. Satgasus langsung dibubarkan semenjak Kasatgasus diduga melakukan pembunuhan terhadap ajudannya.

Sebab atas kejadian tersebut segala permainan kotor ditubuh Polri mulai terbongkar satu persatu, perang antar geng di tubuh Polri tidak terelakkan untuk merebut tongkat komando.

Atas kejadian tersebut tidak ada yang bertanggung jawab, institusi Polri malah dengan sengaja dihancurkan dari luar maupun dari dalam, hanya untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu Tahun 2024.

Elite politik dan aktivis yang lantang melawan Dwi Fungsi ABRI pada zaman Orde Baru saat ini sudah ada yang menjadi anggota DPR RI, dan pejabat negara, tetapi justru turut serta mendukung Dwi Fungsi Polri.

Saat ini yang terutama dan terpenting adalah memenangkan Pilpres dan Pemilu dengan segala cara, tujuan bernegara yang ada pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar untuk negara dan pemerintah sudah tidak perlu lagi.

Karena menurut mereka tidak ada rakyat yang mengerti dan paham akan hal tersebut.

Dengan demikian timbul pertanyaan dalam hati saya apakah partai, elite politik, tokoh masyarakat dan aktivis akan terus menerus menggunakan alat negara maupun lembaga negara untuk mewujudkan keinginan berkuasa melalui Pemilu?

Akhirnya saya berpikir terhadap mereka yang mengklaim sebagai tokoh perubahan melalui reformasi “tong kosong nyaring bunyinya”.

Bagi saya jauh lebih nyaman dan baik Orde Baru daripada rezim reformasi.

Dengan alasan agenda reformasi yang digadang-gadang menjatuhkan Orde Baru, seluruh agenda tersebut mereka praktikkan dalam pemerintah dan lembaga negara.

Pada rezim reformasi berkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945 menjadi sarapan pagi.

Selanjutnya, mari kita tunggu nasib Polri apakah akan terlibat atau dapat berkuasa pada Pilpres dan pemilu tahun 2024?

Atau akan bubar, maupun berada dibawah kementerian? Atau terpaksa kembali ke barak? []

Penulis adalah Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)