Ekonomi Kerakyatan Tersandera Neoliberalisme

EKONOMI kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.


Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun fakta dan kenyataan hari ini sangat mengerikan, adanya praktek tangan-tangan kotor atas nama kepentingan asing telah menghianati UUD 1945 teks yang asli. Seperti yang terjadi dalam amandemen batang tubuh UUD 1945, demokrasi yang dipakai adalah neoliberal dan ekonomi neoliberal.

Selain itu, UU turunan adalah bermazhab neolib adalah lahirnya UU 25 tahun 2007 penanaman modal, bahwa asing dapat menikmati HGU atas tanah selama 95 tahun.
Ada lagi UU di bidang ekonomi yang cederung berpihak pro asing, misalnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 
Padahal, sumber daya alam itu dikuasai dan dikelola oleh rakyat, bukan asing. Lihat saja negeri ini asing telah menggunduli hutan kita, asing telah menguras ikan kita, asing telah menguras pasir kita, asing telah mengeduk sumber daya mineral kita, asing telah menguasai eksploitasi migas, dari 120 KPS (kontraktor profit sharing) 92 persen milik asing.

Timika bagaikan kota di Amerika yang pemerintahannya adalah Freeport dan asing telah menguasai 30 persen perkebunan sawit kita.

Sebenarnya bangsa sni sedang dihadapkan pada tantangan internasional dengan hegemoni kekuatan kapitalisme global. Artinya sekarang negeri ini tidak hanya dijajah secara mental namun dari segi perekonomian mengalami kemerosotan juga. Indonesia semakin dihadapkan kepada bobroknya kinerja pemerintahan dalam hal yang pokok menyangkut masalah perekonomian.

Kita dihadapkan dengan AFTA dan MEA 2015 yang akan mengancam kekuatan intelektual kaum muda sebagai generasi bangsa. Kita dihadapkan dengan mekanisme pasar bebas yang tak mampu dibendung Pemerintah. Kita dihadapkan dengan melambungnya harga bahan pokok. Yang secara perlahan membunuh kita.

Belum lagi kebijakan tentang energi yang dikeluarkan pemerintah hari ini yang membuat rakyat bingung mulai dari harga listrik yang naik, harga gas, lalu sekarang harga BBM. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dengan dalih harga minyak dunia yang semakin melambung diiringi konflik yang terjadi di daerah Timur Tengah, inilah dampak pemerintah telah membuka keran besar neoliberalisme sehingga mengikuti kepentingan asing.

Jika pemerintah terus bersikap seperti itu akan menyebabkan masyarakat kecil semakin tertindas. Apalagi, pemerintah dirasa tidak bisa mengendalikan harga komoditas. Hal ini menyebabkan inflasi yang tak kunjung stabil hal ini akan berdampak pada sektor monoter. Ketika sektor riil tidak kuat, maka akan menimbulkan pertanyaan pada pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai bangsa yang besar kita tidak boleh inferior menghadapi kekuatan asing. Harus ada keyakinan dan kesungguhan dalam diri kita untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila melalui konsep ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan mutu dan kualitas SDM bangsa kita, agar bangsa ini tidak menjadi budak di negeri sendiri.

Oleh Niko Fransisco, Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU)