Era Anies Baswedan Berkuasa, Pelayanan Kesehatan di DKI Makin Optimal

Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan/Ist
Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan/Ist

Selama lima tahun Anies Baswedan memimpin Pemprov DKI Jakarta, pelayanan kesehatan di ibu kota mengalami banyak perubahan yang menuju optimalisasi pelayanan. 


Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, dimana RSUD di DKI banyak mengalami penambahan pelayanan dan juga kekhususan spesialisasi, sampai pada peningkatan layanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan. 

Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan menilai Anies Baswedan telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta.

Sehingga warga Jakarta bukan hanya semakin banyak yang terlayani namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di DKI. 

"Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi rumah sakit, Puskesmas, laboratorium, dan Dinas Kesehatan patut diapresiasi," kata Tian, panggilan akrab Martha Tiana Hermawan, Kamis (15/9).

Apalagi, lanjut Tian, komitmen Anies Baswedan dalam melindungi warga DKI Jakarta juga dilakukan dalam memenuhi hak jaminan kesehatan warga DKI Jakarta. 

Diketahui sebelumnya yang terkover oleh BPJS Kesehatan sekitar 73-75 persen dari warga DKI. Namun saat ini seluruh warga DKI terkover BPJS Kesehatan karena Anies Baswedan mengalokasikan dana kesehatan hingga Rp 2,1 triliun. 

"Sayangnya harapan Gubernur DKI untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS masih terbentur dengan Perpres 82 Tahun 2018," kata Tian. 

Perpres 82 Tahun 2018 ini, kata Tian, membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS Kesehatan karena sudah tidak mampu lagi membayar premi, untuk tetap mendapat jaminan kesehatannya, karena tetap diwajibkan melunasi tunggakannya. 

"Padahal tunggakan itu disebabkan karena penurunan penghasilan yang didapat warga DKI," kata Tian.

Dalam hal keluhan warga DKI Jakarta terhadap pelayanan kesehatan selama lima tahun Anies Baswedan berkuasa juga mengalami penurunan.

Tian mencatat, selama lima tahun terakhir hanya 1.301 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Tian menuturkan, keluhan terbanyak terkait rujukan yaitu keluhan terhadap keluarga pasien yang diminta mencari sendiri RS rujukan oleh RS asal yaitu sejumlah 863 keluhan. 

Bandingkan dengan era Gubernur Joko Widodo yang berkuasa selama dua tahun, dimana terdapat 3.421 keluhan. Keluhan terbanyak adalah soal ditolaknya oleh RS yaitu 1.672 keluhan.

Era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga nyaris sama. Dalam tiga tahun Ahok berkuasa di DKI Jakarta terdapat 5.231 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia.

"Terbanyak dikeluhkan adalah penolakan RS, antrean yang lama, dan pejabat Dinkes yang sulit dihubungi," demikian Tian. []