Era Wagub Ariza, Citra Gerindra DKI Meredup

Ahmad Riza Patria/Ist
Ahmad Riza Patria/Ist

PASCA ditinggalkan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengikuti Pilpres 2019, citra Partai Gerindra dalam keberhasilan pembangunan di ibu kota berangsur-angsur meredup.


Kehadiran Ahmad Riza Patria alias Ariza yang dipilih DPRD DKI mengantikan Sandiaga dirasakan belum mampu mengembalikan peran dan citra Partai Gerindra.

Untuk mengatasinya, maka harus ada pembahasan serius antara Partai Gerindra dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembagian tugas  Wagub Ariza.

Setidaknya pembagian tugasnya sama seperti saat awal pasangan Anies-Sandiaga memimpin Jakarta.

Tanpa ada pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan urusan Pemprov DKI Jakarta, maka keberadaan Ariza sebagai wagub tidak akan berdampak positif bagi Partai Gerinda. Bahkan secara politik dapat  dikatakan bisa merugikan Partai Gerindra itu sendiri.

Bila Ariza hanya menjalankan tugas-tugas  seremonial, atau tugas normatif saja dalam membantu Anies, maka dapat terbentuk opini di masyarakat bahwa segala keberhasilan pembangunan di Jakarta adalah hanya  hasil kerja dari Anies semata.

Permintaan pembagian tugas Partai  Gerindra  untuk Ariza Patria  penting untuk mengangkat citra Partai Gerindra.

Lagi pula permintaan tugas yang jelas untuk Ariza dari Gubernur Anies Bawesdan, tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan apapun.

Aturan tentang tugas wagub terdapat pada UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Uraian tentang tugas-tugas wagub ada dalam Pasal 3, ayat (1) huruf (a) sampai huruf (d), nomor (1) sampai nomor (3). Pada huruf (a) nomor (1) disebutkan bahwa tugas wagub adalah, membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Pada nomor (2) menerangkan tugas wagub lainnya, yaitu, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. 

Sedangkan pada nomor (3) menyebut tugas wagub yakni, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur. 

Itu tugas-tugas wagub yang dijelaskan pada ayat (1) huruf (a), nomor (1) sampai nomor (3). Sedangakan  pada huruf (b) dijelaskan  tugas wagub lainnya, yakni, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tugas wagub yang lainnya juga diuraikan pada  huruf (c) ayat (1) Pasal 3 yaitu, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

Sedangkan pada huruf (d) disebutkan tugas wagub adalah, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan tugas wagub lainnya yaitu, selain melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahaan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Untuk teknis pertanggung jawabannya disebutkan pada ayat (3) Pasal 3,  yakni, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Kita semua masih bisa mengingat saat awal pasangan Anies-Sandiaga memimpin ibu kota, ketika itu citra Partai Gerindra sangat positif karena ada harapan di masyarakat bahwa konsep unggulan Wagub Sandiaga seperti,  OK OCE (One Kecamatan One Centre Entrepreneurship), OK Trip (One Karcis One Trip), dan konsep lainnya akan berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Namun banyak dari nama konsep  Sandiaga tersebut, kini telah berganti nama karena diubah oleh Anies.

Sehingga konsep Sandiaga tersebut seperti sirna dan dilupakan masyarakat. 

Bila sudah ada pembagian tugas yang jelas, maka harus dipertegas inti dari substasi pembagian tugas tersebut dan diumumkan kepada publik. 

Tetapi bila belum ada pembagian tugas, maka Partai Gerinda dapat segera mengusulkan kepada Anies tentang pembagian tugas yang jelas antara Gubernur Anies dan Wagub Ariza  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[]

Sugiyanto

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar)