Formalin Mencium Dugaan Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan TPST Bantar Gebang

TPST Bantar Gebang/Net
TPST Bantar Gebang/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong turun tangan memeriksa dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan operasioanal TPST Bantargebang, Bekasi tahun 2021.


Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Nusantara (Formalin) Matadi alias Adong mengatakan, Asep Kuswanto sebelum menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Asep Kuswanto yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemeliharaan Jalan Operasional TPST Bantargebang," kata Adong dalam keterangannya, Selasa (27/9).

Adong mengatakan, proyek jalan sepanjang 1.025 meter dan lebar 7 meter (luas 7.175 m2) menghabiskan anggaran senilai Rp 9.197.995.200 yang dibebankan kepada DPA-UKPD Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tamado Konstruksindo Selaras dengan nomor SPK 7093/-076.55, tanggal 14 Juli 2021 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari.

Menurut Adong, dari hasil pemeriksaan pada spesifikasi teknis yang disusun Asep Kuswanto terdapat beberapa volume item pekerjaan yang diduga sengaja digelembungkan.

Dalam spesifikasi teknis diketahui pekerjaan wiremesh M10, volume  71.668,71 kg, lantai kerja jalan beton K-100,t=10 cm 870,91 m3 dan pekerjaan ready Mix FS 45, t=25 cm 2.145,72 m3.

Adong menyatakan dugaan penggelembungan antara lain lantai kerja K-100, t=10 cm luas jalan 7.175 meter x 0,10 = 717,5 m3, dalam spesifikasi teknis lantai kerja K-100, t=10 cm, volume 870,91 m3, kelebihan 153,41 m3 (870,91-717,5 ). 

Wiremensh M10 = 96,54 kg/lembar = 8,51 Kg/meter, 8,51 kg x 7.175 = 61.059,25 kg, dalam spesifikasi teknis Wiremesh M10 volume 71.668,71. Kelebihan 10.609,46 (71.668,71 - 61.059,25). 

Ready mix 7.175 x 0,25 cm = 1.793,75 m3, dalam spesifikasi teknis ready mix FS 45, t=25 cm, volume 2.145,72, kelebihan 351,75 m3 (2.145,72 - 1.793,75).

Adong menilai penyusunan spesifikasi teknis tersebut tidak mencerminkan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pasal 6 yang menyatakan, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; Dan g. Akuntabel.

Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika, dalam huruf f dinyatakan, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.[]