Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta diminta tak gegabah membongkar bangunan Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Aksi Alumni dan Mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Berakhir Ricuh
- Serobot Bahu Jalan, Ruko Niaga Pluit Akhirnya Dibongkar
- Sekda DKI Ajak Masyarakat Pasang Atribut HUT ke-496 Kota Jakarta
Baca Juga
Demikian permintaan tokoh masyarakat Jakarta yang berdomisili di kawasan Pluit, Eddie Kusuma dalam keterangannya, Rabu (24/5)
"Saya yang bermukim di kawasan ini selama 40 tahun tidak pernah melihat badan jalan yang lebarnya 18 meter," kata Eddie.
Eddie mendorong dibentuknya tim independen untuk menuntaskan polemik bangunan di Ruko Niaga Pluit.
"Biar tim independen mengkaji secara seksama kebenaran masalah ini," kata Eddie.
Hal itu, sambungnya, dikarenakan, semua fakta, data, pasti ada di Pemkot Jakarta Utara dan PT Jawa Building.
"Apalagi kawasan Pluit, sejak didirikan berada di bawah naungan dan monitoring, pengawasan Badan Pengelolaan Lingkungan Pluit yang sekarang bernama PT Jakpro," kata Eddie.
Eddie menilai pembongkoran bangunan akan membawa dampak buruk terhadap program pemulihan ekonomi Presiden Joko Widodo dalam membangkitkan kembali setelah pandemi Covid-19.
"Jangan sampai program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 tidak ada hasilnya jika bangunan Ruko Niaga Pluit dibongkar," demikian Eddie. []
- KNP Jabar Galang Dukungan untuk Ganjar Presiden 2024
- Omnibus Law Kebudayaan Diperlukan untuk Pemajuan Kebudayaan
- Senator DKI Mendorong Inventarisasi Hukum Adat Betawi
