Gagal Urus Sampah, Aktivis Sarankan Kadis Lingkungan Hidup Mundur

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto/Net
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto/Net

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto disarankan mundur dari jabatannya karena telah gagal mengurus masalah persampahan di ibu kota. Salah satunya Asep gagal merealisasikan janjinya mempercepat pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).


Demikian disampaikan Presidium Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) Bayu Adriansyah melalui siaran persnya, Rabu (25/1).

"Kadis LH harus legawa mundur, kan sudah terbukti gagal urus persampahan," kata Bayu.

Selama menjabat Kadis LH, menurut Bayu, Asep Kuswanto juga telah gagal menekan volume sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. Tercatat volume sampah yang diangkut  rata-rata 8 ribu ton per harinya.

Dikutip dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah dari Jakarta itu didominasi sisa makanan (53 persen), plastik (sembilan persen), residu (delapan persen), kertas (tujuh persen), dan lain-lainnya. Sementara daya tampung TPST Bantar Gebang menyisakan sekitar 10 juta ton dari total kapasitas 49 juta ton.

"Dinas LH sepertinya memang tak pernah serius mengelola sampah," kata Bayu.

Bukan cuma itu, lanjut Bayu, seabrek regulasi yang sudah diterbitkan juga tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Dinas LH.

Regulasi tersebut antara lain UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, PMK Nomor 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah.

Berikutnya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga, Pergub DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan, dan Pergub Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.

"Masalah pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi juga belum pernah ada laporannya. Artinya tidak adanya keterbukaan informasi publik," demikian Bayu. []