Gertak Desak Sekda Marullah dan KPK DKI Pelototi Dugaan Korupsi ASN

Sekda DKI Jakarta Marullah Matali/Net
Sekda DKI Jakarta Marullah Matali/Net

Adanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang melakukan korupsi, membuat Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) geram.


Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak), Dimas Tri Nugroho pun mendesak Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja ASN. 

"Keberadaan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta jangan hanya sekedar lips service saja," kata Dimas lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (4/5).

Menurutnya, keberadaan KPK DKI seharusnya mewujudkan Pemprov DKI bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

"Seperti dalam kasus korupsi Sarana Jaya harusnya bisa dicegah," tegasnya. 

Seperti diketahui, lembaga anti rasuah tengah menyelidiki dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

BUMD DKI itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah seluas 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dirut Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Gertak juga meminta perhatian Marullah Matali untuk menyoroti kasus dugaan suap dan pungli yang melibatkan oknum ASN di lingkungan Sudin Citata, Sudin Pertamanan, Sudin Bina Marga, Sudinsos, Sudinaker dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khususnya di lingkungan Wali Kota Jakarta Timur. 

Dimas berharap peran Sekda DKI dapat membantu Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memaksimalkan pengawasan kinerja ASN serta mengawasi birokrasi dalam pencegahan korupsi. 

KPK DKI dikukuhkan Gubernur Anies pada 3 Januari 2018. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

KPK DKI sendiri mempunyai tugas yang cukup besar. Diantaranya, membangun sistem data yang terintegrasi. Komite ini juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemprov DKI Jakarta. 

Selain itu, KPK DKI ini menjadi penghubung antara Pemprov DKI dan masyarakat serta lembaga negara lain, alam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.[]