Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kembali dugaan keterlibatan Heru Budi Hartono dalam kasus dugaan suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras.
- BPK Belum Bisa Audit, KPK Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyelidikan Formula E
- KPK: Penyelidikan Formula E Dipastikan Masih Berjalan
- Heru Budi Tak Tahu Menahu soal Dugaan Korupsi Bansos 2020
Baca Juga
Hal itu merupakan tuntutan yang disampaikan sejumlah orang saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang (12/10).
Koordinator Lapangan GPI Jakarta Raya, M. Borut mengatakan, Jakarta merupakan barometer dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga, Jakarta harus dipimpin oleh orang yang paham tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan mau bekerja atas dasar kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi.
Nama Heru Budi Hartono baru saja dikabarkan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan purnatugas pada 16 Oktober nanti.
"Keputusan Presiden hari ini sangat disesali, dalam jejak digital nama Heru Budi Hartono bukan sosok yang tepat untuk menduduki kursi gubernur saat ditinggal Anies Baswedan nanti," ujar Borut dalam orasinya.
Borut pun menyinggung bahwa Heru pernah diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi di DKI Jakarta, bahkan Heru pernah beberapa kali diperiksa KPK.
"Ketika menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun pernah diperiksa KPK terkait kasus suap Reklamasi Pantai Jakarta 2016 silam," kata Borut.
Selain itu, kata Borut, nama Heru juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Sebab kata Borut, pada kasus korupsi tanya di Cengkareng, Heru menjabat sebagai Kepala BPKAD dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Tolak Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebab beliau bukan sosok yang tepat, mengingat banyaknya catatan hitam yang dia tinggalkan sewaktu berkantor di Balaikota beberapa tahun lalu," tegas Borut.
Untuk itu, Borut mendesak KPK untuk mengurut dugaan keterlibatan Heru dalam kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta.
"Meminta dengan tegas kepada KPK untuk panggil dan periksa Heru Budi Hartono karena diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi RS Sumber Waras," pungkasnya.[]
- Pastikan Proses Sesuai Aturan, Jakpro Bantah Tender Revitalisasi TIM Ada Persengkongkolan
- Usai Obok-obok 6 Ruang DPRD DKI, KPK Diminta Umumkan Tersangkanya
- FPPJ: Dugaan Korupsi Lahan Pulogebang Nodai Raihan WTP 5 Tahun Berturut-turut
