Hadapi Lukas Enembe, KPK Jangan Lembek

Gubernur Papua Lukas Enembe/Net
Gubernur Papua Lukas Enembe/Net

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak awal September 2022, namun belum sekalipun KPK berhasil memeriksa Lukas.

Padahal, Gubernur Papua dua periode itu diduga terlibat kasus yang nilainya ratusan miliar, dari korupsi, judi, gratifikasi, hingga pencucian uang.

Ketua Jaringan Hukum progresif Indonesia, Hasan Assegaf meminta Lukas Enembe memberikan contoh yang baik serta bersikap koperatif dengan mendatangi KPK untuk menjalani proses hukum yang menjeratnya.

"Buktikan di jalur hukum kalau anda tidak bersalah," kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (28/9).

Namun apabila Lukas yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu berupaya menghindari proses pemeriksaan dengan mengerahkan massa pendukungnya, Hasan menyarankan KPK melibatkan TNI/Polri untuk menangkapnya.

"KPK tidak boleh kalah dengan koruptor, apalagi melawan dengan menggunakan cara-cara tekanan massa," kata Hasan.

Hasan juga meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menegur anak buahnya Lukas Enembe dan mengimbau agar segera datang ke KPK.

"Semua orang sama di mata hukum. Komitmen itu harus ditunjukan agar tidak menjadi tafsir liar di ruang publik yang memberi kesan seolah Partai Demokrat juga turut serta melindungi koruptor," demikian Hasan. []