Harga BBM Naik, DKI Jakarta Pertahankan Tarif Angkutan Umum Jaklingko Tetap Rp3.500

Angkutan kota terintegrasi JakLingko/Net
Angkutan kota terintegrasi JakLingko/Net

PRESIDEN Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter (3/9). Pemerintah juga menaikkan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Dampak kenaikan harga BBM ini pun bisa ditebak, mulai dari kenaikan tarif angkutan umum hingga harga-harga kebutuhan bahan pokok. Semarang, Jawa Tengah, misalnya, resmi menaikkan tarif angkutan umum. Tarif naik menyesuaikan jarak tempuh mulai dari Rp500 sampai Rp1.000. 

"Resmi kami naikkan per minggu ini sudah naik kisaran Rp 500 sampai Rp 1.000," ujar Ketua DPC Organda Kabupaten Semarang, Hadi Mustofa, dikutip detikJateng (9/9).

Hadi mengatakan bahwa kenaikan ini sudah disepakati bersama, namun mengingat kemampuan pasar ia menghimbau untuk seluruh paguyuban agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi. 

"Kami berkoordinasi dengan paguyuban-paguyuban untuk jangan tinggi-tinggi naiknya sesuai pasar, tapi sesuai kenaikan BBM. Itu naik tarif kurang dari 20% naiknya BBM lebih dari 20% jadi kami menyesuaikan," sambung Hadi.

Dampak lanjutannya, keluhan juga datang dari sopir angkot karena turunnya pendapatan mereka. Mereka juga mengeluhkan setoran sehari-hari belum menutupi biaya bensin. Setelah harga BBM naik, mau tidak mau modal harian untuk operasional angkot ikut bertabah. 

Belum lagi kenaikan tarif angkutan umum membuat penumpang enggan memakai transportasi publik. Kenaikan tarif yang tidak sebanding dengan harga BBM membuat pendapatan para sopir pun turun drastis. Ada perbedaan yang cukup signifikan dengan penghasilannya ketika harga BBM belum naik. 

Untungnya, di tengah kenaikan harga BBM tersebut, Pemprov DKI Jakarta tetap memprioritaskan kebijakannya pada penyelamatan transportasi publik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan tarif angkutan umum Jaklingko tidak naik meskipun harga BBM naik.

“Untuk DKI Jakarta seluruh tarif TransJakarta atau yang sudah tergabung dalam program Jaklingko tidak naik. Tarifnya tetap Rp 3.500,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo (8/9). 

Sementara, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan kenaikan Rp1.000 untuk tarif angkot non Jaklingko.

Syafrin Liputo menegaskan bahwa kenaikan tarif angkutan umum hanya berlaku untuk transportasi umum yang belum terintegrasi dengan JakLingko. Sementara itu, angkutan umum yang terintegrasi dengan JakLingko, yaitu TransJakarta, baik untuk koridor utama yang melalui halte (BRT) dan tanpa halte atau non-BRT, aman dari kenaikan tarif. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bakal menambah biaya subsidi untuk tarif Transjakarta, dengan memberikan subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) hingga Rp62,1 miliar. Subsidi ini digelontorkan menyusul adanya kenaikan tarif BBM yang terjadi sejak awal September 2022. 

Pemberian subsidi itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pemprov DKI Jakarta. Pemberian subsidi itu dilakukan agar tidak ada kenaikan biaya tarif layanan Transjakarta. 

Selain untuk PT Transjakarta, Pemprov DKI juga menggelontorkan Rp4,25 miliar untuk subsidi kapal ke Pulau Seribu. Bantuan berupa subsidi kepada dua jenis transportasi umum itu diharapkan dapat meringankan beban warga usai harga BBM meningkat. 

Stabilitas tarif juga berlaku untuk moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT) yang juga tidak mengalami kenaikan. Kebijakan pemberian subsidi maupun upaya mempertahankan tarif meski harga BBM naik ini patut diacungi jempol. Sebab, langkah ini bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan ekonomi rakyat di tengah harga-harga yang melonjak karena BBM naik. 

Bagaimana pun, nasib warga harus diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka. Apalagi mereka baru saja keluar dari deraan Covid-19, dan mulai bersiap menata kembali kehidupan mereka. Bila warga tak pernah tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka, apa gunanya pemerintah? []

Penulis adalah pemerhati sosial perkotaan