Indonesia Kita

SIAPA sesungguhnya pemilik Indonesia? Di negeri ini, tentu tak satu pihak mana pun berhak menepuk dada sebagai paling berdarah Merah Putih. Mengklaim diri sebagai pewaris dan penjaga utama Negara Kesatuan Republik Idonesia, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Indonesia milik semua untuk semua. Begitu penggalan pemikiran Haedar Nashir dalam artikelnya di kolom Opini Republik seminggu yang lalu.


Membaca substansi Indonesia, sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Haedar Nashir diatas. Bahwa Indonesia milik kita semua. Bahkan milik manusia di dunia ini, itulah dinamakan #IndonesiaKita.

Melihat dan menganalisa pentingnya demonstrasi 411 dan 212 sudah tentu Indonesia di uji dalam melaksanakan kode etis kebhinekaan. Umat Islam tidak sedang memarahi bangsanya sendiri. Namun, mencoba membela kebenaran yang hanya di pahami diatas kertas UU dan hukum. Tetapi, kecurigaan itu tetap muncul karena pemerintah sendiri memunculkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Ujaran Ahok menguji keIndonesiaan kita. Hanya karena seorang penista Agama lalu yang di korban adalah Kebhinekaan. Belum 1x24 jam massa aksi pulang dan kembali kerumah masing-masing dengan tertib dan aman. Termasuk membersihkan sampah di monas dan sekitarnya dalam hitung 30 menit, sebuah keajaiban bukan ?.

Undangan aktor politik pun muncul untuk 412 seolah merekalah yang sepenuh hati memahami Kebhinekaan. Sungguh pendek akal dan substansi memahami Indonesia. Pasca aksi 411 juga muncul aksi "Kebhinekaan" yang hadir hanya puluhan orang, mencitrakan banyaknya massa yang hadirpun harus rekayasa photosop. Begitu pun setelah aksi 212 muncul undangan Kebhinekaan yang diperkirakan massa hadir 10.000.

Undangan Kebhinekaan seperti ini adalah bentuk ajakan dendam kesumat para partai pendukung Ahok sekaligus para elit partai plus pemerintahan Jokowi-JK karena memang beredar surat ajakan. Ini sebuah bahaya besar, karena undangan berbahasa dendam dan menyalahkan umat Islam?.

Nada-nada bahasa undangan yang bersifat ancaman terhadap Kebhinekaan kian nampak kita baca. Hanya bisa menyalahkan umat Islam yang mengikuti aksi damai. Tetapi, mereka tidak mengerti bahwa ujaran penistaan Ahok itu tidak di pahami sebagai perusak Kebhinekaan.

Sungguh miris melihat anak negeri berada dalam kedigdayaan bayaran uang. Sampai-sampai rasa hormat akan kebhinekaan mereka dibuang nun jauh dan bahkan mengajarkan ujaran penghinaan kepada ulama, habaib, guru, ustad dan pencitraan palsu terhadap pemimpin mereka yang angkuh itu. Justru, mereka harus mulai mengulik dan melacak sebuah kesombongan yang dapat menjadi perusak bangsa dan negara dan segera berubah agar bangsa dan seluruh rakyat akan selamat dari cengkraman yang akan mereka lakukan.

Manakala jadi Gubernur ya "harus mengambil hati rakyat dengan kerja dan revolusi mental. Tetapi, nanti manakala Ahok menjadi Presiden, maka kita tunggu kehancuran bangsa ini kearah yang lebih parah. Contohnya saja, belum usai aksi 212 sudah muncul undangan untuk aksi tandingan di Care Free Day. Sesuai yang tersirat dalam hati mereka adalah kebencian terhadap Islam, ulama, habaib dan oara mujahidin.

Pesan Bung Karno kepada kita semua anak negeri bahwa "Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke, ini indonenesia milik kita.. Indonesiakita!" (Bung Karno, 1962)

Mengutif risalah Bung Karno itu, maka jangan ada pihak yang ambisius untuk memiliki Indonesia dengan nafsu chauvisnis. Bercerminlah pada jiwa kenegarawanan para pendiri bangsa. Tatkala Ki Bagus Hadikusumo, menyampaikan gagasan Islam sebagai dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Peraiapan Kemerdekaan (BPUPK), Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ini dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah "seorang bangsa Indonesia tulen" dan "sebagai Muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya yang merdeka, ini Indonesia Kita yang harus kita cintai bersama". (Haedar Nashir, 2016:6)

Panglima jihad (khalifah) Salahuddin Al Ayyubi juga katakan kepada kita bahwa sistem memelihara antar kelompok dalam suatu negara itu dapat dipersatukan apabila ada dorongan semangat dan kemauan untuk saling memelihara agar mencapai kemajuan.

Begitu juga Abu Bakar Assiddiq dalam "Buku Risalah Kesucian Umat Islam" mengatakan kesatuan perasaan dan perangai yang timbul karena persamaan senasib adalah kesetiaan tertinggi yang diberikan kepada negara dan bangsa.

Seringkali perbedaan dijadikan hal buruk. Seringkali kita lupa dengan keindahan dari perbedaan. Indonesia adalah negara indah dengan keberagamannya, seperti Suku, agama, budaya sampai bahasa harusnya membuat kita menjadi negara toleran. Maka kita sebaiknya berlaku sikap saling merendahkan dan menahan egoisme. Terlalu sering kota menyaksikan permuauha. Terjadi mengatasnamakan satu ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada egoisme dan kesombongan. Nyatanya itu terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia seperti yang dilakukan Ahok karena sering merendahkan agama islam. Mengapa semua itu terjadi?.

Sebagaimana pesan-pesan viral WhatsApp dalam waktu singkat ini sejak semalam bahwa semangat menghormati keragaman, merawat persatuan, dan menjalani demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi, telah ada dalam denyut nadi bangsa Indonesia sejak lama. Keseimbangan, kesinambungan, dan proses penguatan keseluruhannya membutuhkan kehadiran Aturan Hukum yang kuat. Ekspresi kolektif secara damai untuk menuntut keadilan adalah bentuk dari masyarakat modern dan beradab. Ekspresi seperti ini juga memperkuat demokrasi dan aturan hukum sekaligus. Indonesia telah, dan selalu akan, menjadi contoh negara beragam (dengan lebih dari 400 kelompok etnis dan 700 bahasa), di mana agama dan keagamaan menempati posisi penting, sekaligus juga negara di mana demokrasi berjalan, berkembang dan senantiasa menguat.

Mari kita buka lembaran sejarah masa lalu. Bangsa ini sudah pengalaman dengan adu domba. Jangan lagi ada pengulangan sejarah kelam tentang nasib bangsa yang dijajah.

Kita Krisis Mental Ekonomi

Beberapa saat yang lalu, tepat 01 Desember 2016, saya diajak kolega bersilaturrahmi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di kantornya. Dalam silaturrahmi itu nampak diskusi kita seputar krisis ekonomi bangsa dan mental tempe warga negaranya yang mereka hanya mampu menjadi pengekor para konglomerat tanpa memiliki sedikitpun rasa cinta tanah air.

Dalam pertemuan tersebut, dialog yang sangat harmonis, bersahabat dan gembira, bahwa Indonesia jangan pernah memilih penjajah diantara kedua blok yakni blok Amerika dan Blok China karena mereka sama-sama penjajah dan menanam daya perusak mental generasi penerus bangsa.

Amerika Serikat telah merusak mental generasi Indonesia dan China sendiri akan merusak kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memasukkan rakyat daratan RRC ke Indonesia yang bisa diprediksi mencapai 4 juta lebih. Keduanya sama-sama membawa masalah besar. Sekarang ini tergantung generasi Indonesia, jangan sampai menjadi generasi bermasa depan Inlander yang siap memberikan Indonesia ke cengkraman Asing. Mari kita sama-masa membangun masa depan yang baik dan mempertahankan bangsa ini agar tidak bubar.

Apalagi, krisis ekonomi dan politik hingga krisis karakter jujur dan baik melanda negeri ini. Melambungnya harga cost ekonomi dan potensi krisis pangan berpotensi mengancam keutuhan harmoni sosial dan menjepit kelangsungan kesejahteraan serta direbutnya kedaulatan negara oleh bangsa lainnya.

Betapa tidak, suplai pangan terganggu akibat ada penjarahan ekonomi di sala satu sektor ekonomi oleh para taipan dan konglomerat sehingga bangsa ini tidak akan lama terwujud menjadi sebuah bangsa yang hancur dan potensi bubar.

Sungguh bangsa ini memeras warga negaranya sendiri. Sementara penguasa tak memiliki kapabilitas dalam menentukan kebijakan. Mereka hanya tau darimana mendapat kekayaan dan pundi-pundi dan mengeruk sumber daya bangsa ini untuk dijadikan koloni baru. Rupanya, tak membuat pemerintah khawatir atas krisis stabilitas ekonomi nasional.

Sangat ironis, bertolak belakang dengan tradisi budaya dan nilai nasionalisme bangsa ini sebagai pembuktian sejarah dan tumpulnya watak tegas sehingga belum siuman dari konspirasi jajahan masa lalu. Negeri ini tengah dilanda kekeringan mental negarawan dan gagal paham terhadap mekanisme kerja ekonomi, hukum dan politik.

Kegaduhan pentas politik mulai dari tekanan terhadap rakyat, tuduhan makar, dan penghinaan melalui unsur SARA kian santer dilakukan. Tak logis, apabila tujuh puluh porsen (70%) pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pangan nasional tergantung hasil impor delapan puluh porsen (80%) dari berbagai negara, sementara produksi sentra sektor ekonomi dalam negeri masih jauh dari cukup.

Ironis memang, ternyata tong kosong suara visi nawacita dan program revolusi mental, hanya mengisi alam pikiran, tak lebih dari sebuah gerosong keledai. Padahal rakyat terjepit kesakitan di tengah gempuran intervensi ekonomi global. Pemilu tahun 2014 hingga hadapi pilkada DKI Jakarta 2017 ini, masih tergiang "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" tetapi visi misi itu terlupakan. Bahkan suara jeritan rakyat dibawah penggusuran kian mengalami penderitaan.

Seperti biasa, pemerintah gugup merespon dan berwajah garang, tak ada solusi jangka pendek maupun kebijakan long policy sebagai pilihan utama untuk keluar dari masalah sehingga bisa menstabilkan perekonomian nasional. Apalagi kabarnya pemerintah telah memutuskan untuk membuka keran impor sederas-derasnya dalam jangka pendek, bea masuk bahan pangan impor, yang tadinya sebesar 5% akan diturunkan menjadi 0%.

Apalagi, pemerintah menambah hutang sebesar 131,6 triliun pada tahun 2015 lalu kepada kreditur global asing yang tentunya jelas membuka jalan seluas-luasnya pada penjajahan asing. Perlakuan pemerintah, tidak terhenti disitu, justru kembali memicu merebaknya praktek mental tempe para pejabat, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi ada sekelas Gubernur DKI Jakarta yang hanya mampu sejahterakan para taipan konglomerat dan menggusur rakyatnya. Lalu, begitu luar biasa di agungkan yang sangat jelas membela koruptor dan menghakimi rakyatnya sendiri. Apa masih mau di bilang berhasil ?.

Meskipun, penegakan hukum bermental tempe, tetap saja langkah instan mereka membuka peluang permainan kotor, seperti lemahnya keputusan soal hukuman penista Agama. Jika akhirnya penguasa berlipat-lipat kesalahan yang tak terkendali, maka bangsa ini layak status "bangsa bermental tempe" karena pemimpinnya tak berwatak baik dan pentingkan perut kelompoknya. Dalam bahasa jawa "Saudel ee Dewe" "Semaumu Saja".

Solusi saat ini bagi pemerintah segera stabilkan ekonomi nasional, supaya agenda hukum, kebijakan ekonomi dan penegakan keadilan tak berada di jalan "sesat" sehingga bisa siuman dari masalah dan segera mencari jalan keluar. Tanggungjawab penguasa mencegah disparitas, seperti kata pepatah sumbawa, "buya siup kakan siup, buya rawi kakan rawi" "cari pagi makan pagi, cari sore makan sore". Mengurus rakyat bukan selayak“sulapan sapu tangan mr bean” . Jangan lagi berada pada daerah merah inkonsistensi agar bisa keluar dari ciri-ciri mental tempe elit pemerintahan bangsa ini. Pepatah Jawa menegur "esuk dhele sore tempe gemar ingkar janji. Lain pagi, lain sore, hanya manis di bibir, mung manis-manis lambe. Lain di mulut, lain di hati, lain pula di aksi.

Stabilkan perekonomian nasional merupakan ujung tombak untuk keluar dari jebakan intervensi global. Kelangkaan kebijakan populis akan berakibat fatal yang berdampak pada siklus sosial bergejolak. Pemerintah jangan terlihat kelimpungan dan gagap, lalu jadi gegap gempita mengumbar janji memperbaiki tatanan ekonomi nasional. Karena sebelumnya sudah berjanji setinggi gunung mulai swasembada pangan, kesejahteraan hingga menyetop impor.

Inilah yang dikatakan Bung Karno, seharusnya menjadi "bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi cita-cita". Bangsa bermental tempe tak akan sanggup menderita berpayah-payah untuk meciptakan kemandirian bangsa, lepas dari ketergantungan pada bangsa asing.

Bangsa bermental tempe cenderung menyukai jalan pintas praktis siap saji dan rekayasa karbitan pencitraan (blusukan) sehingga hasilnya tak lebih dari irrasional, penuh ilusi tak masuk akal.

Tanpa konsistensi, sesempurna apapun sebuah rencana dan program, tak pernah menghasilkan buah matang yang benar-benar memuaskan. Alih-alih mencari akar persoalan untuk pembenahan, pemerintah lebih menampakkan kepandiran seperti ringkikan keledai. Pemerintah berkilah, kegagalan disebabkan karena terjadi kompetisi politik dalam negeri. Ringkikan keledai yang semakin menunjukkan kepandiran pemerintah di mata rakyat, khususnya dimata petani Indonesia setelah impor petani China.

Diperlukan keberanian dan semangat untuk menyatakan perang pada para pejabat mental tempe. Karena situasi negeri ini sangat menakutkan yang akan membuat rakyat frustasi. Jangan sampai nasib bangsa ini berubah jadi mental tempe.[***]

Rusdianto Samawa
Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR) dan Pimpinan Redaksi http:indonesiakita.id