Isi 17 Jabatan Eselon 2, Anies Disarankan Pakai Sistem Merit

Amir Hamzah/Ist
Amir Hamzah/Ist

Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).


Berdasarkan data yang dihimpun, jabatan yang dilelang ada 17, di antaranya kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Badan Pendapatan Daerah, kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah, wakil kepala Dinas Kesehatan, dan wakil kepala Dinas Pendidikan.

Merespon hal ini, pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji coba pelaksanaan sistem merit.

Pasalnya, seleksi terbuka membutuhkan waktu yang panjang, juga menelan biaya tinggi.

Di sisi lain, dalam 2-3 bulan ke depan Pemprov DKI akan menghadapi tugas berat karena ada beberapa pekerjaan besar yang akan ditangani, seperti rencana perubahan RPJMD, rencana perubahan tata ruang, dan akan memasuki tahapan APBD Perubahan 2021.

Semua ini, kata Amir, membutuhkan konsentrasi dan fokus gubernur maupun Sekda.

“Jadi, daripada membebani diri dengan seleksi terbuka, kenapa tidak mulai uji coba sistem merit? Karena sistem ini kan tidak membutuhkan seleksi,” kata Amir kepada wartawan, Selasa (13/4).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa mem- bedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Amir mengatakan, dengan sistem merit, Pemprov DKI dapat menggunakan Bank ASN, yaitu bank data yang berisi data-data tentang ASN yang memiliki kapasitas, kompetensi dan prestasi.

Amir melanjutkan, mungkin saja ada ASN yang datanya tercantum di Bank ASN  pernah mengikuti seleksi terbuka, namun tidak dilantik karena sesuai aturan perundang-undangan, dari tiga nama yang lolos seleksi, hanya satu yang dipilih gubernur untuk dilantik.

“Nah, karena yang dua tidak lantik, kan bukan berarti mereka tidak punya kapasitas dan kompetensi?” kata Amir mengingatkan.

Amir menekankan bahwa akibat lamanya proses seleksi terbuka, saat ini banyak Plt di Pemprov DKI yang masa tugasnya telah melanggar aturan perundang-undangan.

Karena aturan menegaskan bahwa masa tugas Plt adalah tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan. Namun faktanya, ada Plt yang telah bertugas lebih dari enam bulan.

Dengan menggunakan sistem merit, tegas dia, maka masalah ini dapat diatasi, karena saat akan melakukan mutasi, rotasi dan promosi, Sekda dan gubernur tinggal merujuk pada data di Bank ASN tersebut.

“Tapi memang pengangkatannya harus dikoordinasikan dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” pungkas Amir. []