Jakarta Initiative Mendorong Presiden Jokowi Pilih Pj Gubernur Sesuai Usulan DPRD DKI

Diskusi bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10)/RMOLJakarta
Diskusi bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10)/RMOLJakarta

Jakarta Initiative mendorong Presiden Joko Widodo memilih salah satu kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang direkomendasikan DPRD DKI.


Demikian disampaikan Inisiator Jakarta Initiative, Gea Hermansyah dalam diskusi terbatas bertajuk “Mengawal Hasil Keputusan DPRD Perihal Pengganti Anies/PJ” yang diselenggarakan Jakarta Initiative, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/10).

"Dari diskusi ini kita menginginkan agar tiga nama yang sudah disepakati DPRD untuk diusulkan ke Kemendagri betul-betul terpilih satu yang terbaik," kata Gea.

Gea menilai, dari ketiga sosok yang sudah diusulkan, Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresiden merupakan figur yang sangat tepat untuk menjabat Pj Gubernur.

"Beliau merupakan mantan birokrat DKI yang saya yakini sangat memahami permasalahan di Jakarta. Kelebihan lainnya Heru pasti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun DPRD DKI Jakarta," kata Gea.

Sementara apabila Marullah Matali dipilih maka akan ada konsekuensi untuk memilih Sekda DKI baru yang prosesnya tidak sebentar.

"Jika dibandingkan Pak Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri), saya menilai Pak Heru lebih menguasai persoalan di Jakarta karena beliau berkarir di Pemprov DKI," kata Gea.

Inisiator Jakarta Initiative lainnya, Adjie Rimbawan menambahkan, Pj Gubernur harus juga bisa memberi perhatian lebih kepada masyarakat Betawi sebagai entitas asli Jakarta.

"Tidak kalah penting, Pj Gubernur juga harus memastikan revisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 berjalan dengan baik," kata Adjie.

Diskusi menghadirkan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif; Anggota Komisi B, Gilbert Simanjuntak; dan anggota Komisi A, Chotibi Akhyar atau akrab disapa Haji Beceng sebagai narasumber.

Syarif berpandangan Pj Gubernur harus bisa melanjutkan program Gubernur DKI sebelumnya yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

"Saya berharap Pj Gubernur yang dipilih Pak Jokowi juga sesuai dengan harapan kami di DPRD dan warga Jakarta. Prinsipnya, siapapun yang terpilih kami siap mendukung dan bekerja sama," kata Syarif.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menginginkan agar Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan kaum perempuan untuk menjadi Pj Gubernur.

"Presiden yang akan menentukan Pj Gubernur. Bukan tidak mungkin itu di luar nama-nama yang sudah beredar saat ini," kata Gilbert.

Diketahui Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria akan turun jabatan sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Nantinya DKI Jakarta akan dipimpin Pj Gubernur hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024.[]