Jangan Main-main, Angelina Tetap Wajib Bayar Tunggakan Kerugian Negara Rp4,5 M

Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Muara Karta/Repro
Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Muara Karta/Repro

Setelah 10 tahun hidup di balik jeruji besi, Angelina Sondakh resmi dinyatakan bebas dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Rabu (3/3).


Pembina Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Muara Karta menilai Angelina Sondakh berhak menikmati udara bebas setelah 10 tahun menjalani hukumannya.

"Tapi Angelina tetap punya kewajiban membayar tunggakan kerugian negara," kata Karta dalam video yang diterima redaksi, Sabtu (5/3).

Karta menekankan bahwa tunggakan pengganti kerugian negara itu tetap harus dilunasi Angelina.

"Nggak boleh ada main-main, Angelina harus membayar hutangnya," kata Karta.

Angelina mendekam di penjara dalam kasus korupsi Wisma Atlet Jakabaring yang dibangun untuk SEA Games Jakarta-Palembang. 

Mantan Politikus Partai Demokrat itu dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta dari Grup Permai.

Angelina masuk penjara pada 27 April 2012 setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat putusan itu. Majelis hakim yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar menghukum perempuan yang akrab disapa Angie itu menjadi 12 tahun penjara. 

Angie juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta. Hukuman tersebut kembali turun menjadi 10 tahun setelah pihak Angie mengajukan peninjauan kembali.

Dari jumlah uang pengganti itu, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti, Angie sudah membayar Rp 8,8 miliar namun menunggak Rp 4,5 miliar. 

Angie sebenarnya bisa bebas murni pada 27 April 2022 bila melunasi denda dan uang pengganti.

Karena kurang bayar, hukuman Angie mesti ditambah 4 bulan 5 hari. Meski demikian, dia tetap bisa menjalani Cuti Menjelang Bebas pada Maret ini, karena mantan aktris itu mendapatkan remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan. Remisi ini hanya diberikan setiap 10 tahun sekali.

Ketua Lembaga Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Muara Karta juga turut menyoroti dugaan mafia peradilan yang berimbas sulitnya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Korupsi seperti sangat dimanja sejak ditangkap, proses hukum hingga menjalani hukumannya," kata Karta.

Belum lagi, lanjut Karta, keputusan majelis hakim yang tidak merampas harta koruptor untuk negara.

"Kalau tidak ada sanksi koruptor dimiskinkan maka kasus korupsi tidak pernah habis di negeri ini," tekan Karta.

Selain dimiskinkan, menurut Karta, koruptor juga harus divonis seberat-beratnya serta tidak ada lagi diskon hukuman.

"Kalau perlu terapkan hukuman mati terhadap koruptor seperti di China," demikian Karta. []